Ilustrasi Ibukota Jakarta/Net
Pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan dinilai sebagai langkah yang tak tepat, terlebih dengan besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pemindahan.
Menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, anggaran senilai Rp 466 untuk pemindahan Ibukota akan lebih bermanfaat jika dipergunakan untuk perbaikan transportasi publik dan infrastruktur di DKI Jakarta.
"Kenapa uang Rp 466 triliun itu bukan digunakan untuk misalkan pembangunan transportasi publik di Jakarta? Bahkan untuk infrastruktur yang lebih nyaman sehingga berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum," ucap Bhima Yudhistira kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/8).
Soal alasan Jakarta macet, ia berpandangan bahwa pemerintah tengah lari dari masalah. Sebab menurutnya jumlah kendaraan lembaga kementerian hanya sekitar 146 ribu. Hal itu tidak akan membuat Jakarta bebas macet jika Ibukota dipindahkan.
"Sementara total kendaraan yang ada di Jakarta itu 17 juta. Artinya kalau kementeriannya pindah ke Kalimantan, masalah macet di Jakarta itu masih tetap ada karena tidak signifikan jumlah kendaraan lembaga dinasnya," jelasnya.
Selain itu, dalih Presiden Jokowi meratakan perekonomian di Indonesia juga dianggap hanya alasan. Seharusnya, Presiden Jokowi melakukan trobosan industri kreatif di luar Pulau Jawa.
"Kalau mau meratakan ekonomi, menyelesaikan masalah ketimpangan dan kemiskinan, solusinya bukan pindah Ibukota tapi ciptakan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan kawasan-kawasan industri ekonomi kreatif di luar Jawa," paparnya.
Oleh karenanya, selama ini belum ada alasan pemerintah yang dapat diterima nalar terkait dengan pemindahan Ibukota.
"Jadi solusi pemerintah salah sasaran, lari dari masalah. Pemerintah tuh sering lari dari masalah ya," pungkasnya.
