Meluasnya efek konflik di Papua perlu diwaspadai. Jika tidak cepat diredam dan diselesaikan, bisa berpotensi memancing pihak asing untuk ikut mencampuri masalah dalam negeri Indonesia. Waspada, beragam alasan akan dijadikan pembenaran.
Seperti biasa, dalih “efek keamanan regional†atau alasan apapun yang bisa dicari-cari, berpotensi menyeret pihak asing untuk masuk ke Papua. Sekadar catatan, berdekatan dengan wilayah NKRI tersebut sudah ada dua fasilitas militer asing yang bisa dipakai sebagai pangkalan aju (forward base) untuk “melompat†masuk Papua.
Forward base itu adalah pangkalan udara Andersen di Guam (Pasifik barat) dan pangkalan udara AU Australia di Darwin, Australia bagian utara.
Kedua pangkalan aju ini, mampu menampung pesawat-pesawat militer berukuran besar dan dalam jumlah yang banyak. Bahkan di Guam memiliki pelabuhan untuk pengisian bahan bakar kapal-kapal perang berukuran besar.
Kedua fasilitas tersebut memang tidak memiliki armada tempur yang dipangkalkan tetap di sana. Namun kedua pangkalan itu beberapa kali, setiap tahun digunakan untuk rotasi kekuatan militer secara regional. Baik untuk latihan maupun lokasi singgah penggelaran lintas regional.
Guam merupakan wilayah teritorial Amerika Serikat setingkat “sub divisiâ€. Memang bukan termasuk dari 50 negara bagian AS. Namun secara legal formal penduduknya merupakan warga negara AS, kendati tidak memiliki hak pilih dalam pemilu presiden AS.
Sementara landasan pacu di Lanud Andersen memiliki panjang lebih dari 3.000 meter. Area parkir pesawat (apron) yang luas yang mampu menampung puluhan pesawat pembom (bomber) sekelas B-52 Stratofortress atau B-1B Lancer. Atau puluhan pesawat angkut berat C-17 Globemaster III dan C-130 Hercules.
Untuk pangkalan udara AU Australia di Darwin (RAAF Base Darwin) memang tidak memiliki apron seluas Lanud Andersen. Namun kapasitasnya tidak bisa dibilang kecil. Panjang landas pacunya pun hamper sama. Sehingga kemampuan penggelaran kekuatan militer jarak jauh lewat udara bisa dilayani Lanud Darwin. Apalagi depo bahan bakar berkapasitas besar tersedia.
Selain itu, juga patut dicermati, doktrin militer AS salah satunya menganut paham “preemptiveâ€. Di mana mereka merasa berhak dan perlu untuk terjun ke sebuah wilayah berkonflik jika dipandang berpotensi mengganggu keamanan AS secara regional. Dan tak bisa dipungkiri, tak jarang pandangan “perlu†tersebut bersifat subyektif.
Intinya, menyelesaikan masalah di Papua bukan hanya perkara pemulihan keamanan dan ketertiban belaka. Namun juga mewaspadai upaya agar pihak lain tidak “terpancing†untuk ikut campur sampai dalam. Dua lokasi pangkalan militer skala besar tersebut dalam kondisi siap pakai dan berdekatan dengan Papua.
