Berita

Kapala Kantor Staff Kepresidenan Moeldoko/RMOL

Pertahanan

Moeldoko: Ada Yang Tidak Suka Papua Maju

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 | 18:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ada pihak yang tak menginginkan Papua sejahtera. Menurut Kapala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, mereka adalah kelompok bersenjata dan poros politik yang sengaja mengganggu pembangunan pemerintah di Papua.

"Memang kita cermati dari perkembangan Papua itu ada sebuah kecemasan yang nyata dari para kelompok itu. Saya katakan ada kelompok bersenjata dan kelompok poros politik (tak suka) perkembangan Papua semakin baik," ucap Moeldoko kepada awak media di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Dikatakan, kelompok tersebut takut jika masyarakat Papua tak bisa lagi dipengaruhi untuk memuluskan kepentingan mereka lantaran masyarakat Papua sudah maju. Atas dasar itu, banyak pembangunan jalan diganggu.


"Tujuannya apa? Tidak ingin Papua maju dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan," jelas Moeldoko.

Bukan tanpa alasan. Tudingan tersebut disampaikan berdasarkan pengalaman pemerintah terhadap pembangunan Papua yang kerap mendapat halangan.

"Sangat tidak masuk akal dalam satu sisi pemerintah sedang gencar pembangunan infrastruktur, sisi yang lain ada yang dibakar dan seterusnya. Inilah upaya-upaya nyata mereka karena cemas. Mereka tidak ingin masyarakat Papua maju," tegasnya.

Oleh karenanya, mantan Panglima TNI ini mengimbau kepada masyarakat Papua serta para tokoh agama dan tokoh adat untuk memahami situasi saat ini.

"Karena memang ada upaya untuk tidak menginginkan Papua maju baik kelompok bersenjata maupun kelompok sayap politik ya," pungkasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya