Berita

Alibaba Group terus memantau kondisi Hong Kong terkait rencana listing mereka di sana/Net

Dunia

Konflik Hong Kong Tak Kunjung Mereda, Alibaba Group Tunda Listing Senilai Rp 210 Triliun

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 | 09:26 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Alibaba Grup memutuskan untuk menunda listing di Hong Kong senilai 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp 210 triliun. Putusan ini diambil tak lepas dari meningkatnya kerusuhan di pusat keuangan Asia tersebut.

Diberitakan oleh Channel News Asia, dalam pertemuan dewan minggu lalu sebelum merilis pendapatan kuartal, diputuskan Alibaba akan menunda listing di Hong Kong yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus nanti.

Keputusan tersebut dibuat sehubungan dengan kondisi keuangan dan politik di Hong Kong yang masih belum menentu. Sebab, sudah 11 pekan kota itu dilanda unjuk rasa prodemokrasi yang semakin keras dan meluas. Akibatnya, pasar saham Hong Kong jatuh ke posisi terendah minggu lalu.


Meski belum ditetapkan jadwal baru secara resmi, namun perusahaan yang didirikan oleh Jack Ma ini terlihat dapat meluncurkan kesepakatan dengan Hong Kong pada bulan Oktober. Dengan catatan, setelah ketegangan politik mereda dan kondisi pasar membaik.

"Akan sangat tidak bijaksana untuk meluncurkan kesepakatan sekarang atau dalam waktu dekat karena akan mengganggu China," ujar seorang sumber yang menolak disebutkan identitasnya.

Sementara itu, pihak Alibaba menolak untuk berkomentar.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya