Pemerintah Malaysia tidak tinggal diam saat Uni Eropa (UE) melakukan boikot terhadap ekspor kelapa sawit mereka.
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menegaskan bahwa pihaknya kini tengah mempertimbangkan membawa kasus pemblokiran kelapa sawit tersebut ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda.
Pernyataan itu bahkan disampaikan saat Mahathir menerima kunjungan Presiden Joko Widodo. Di mana sawit Indonesia juga terkena boikot UE.
"Kita harus melihat praktik perdagangan terlebih dahulu. Jika itu melanggar hukum internasional, tentu saja, kita akan pergi ke pengadilan internasional," ujar Mahathi seperti yang dilansir oleh Asian Review, Senin (19/8).
Baik Mahathir maupun Jokowi sangat prihatin dengan publisitas negatif yang dilakukan Uni Eropa (UE) atas produk sawit kedua negara. Keduanya bahkan setuju untuk mengintensifkan kerja sama dalam menghadapi hambatan perdagangan kelapa sawit.
Mahathir mengatakan bahwa Malaysia dan Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia kecewa atas tuduhan Eropa.
Sebelumnya, baik Malaysia maupun Indonesia mengisyaratkan niat untuk mengajukan pengaduan resmi ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Kedua negara ini dituduh telah melakukan aktivitas beresiko tinggi dengan merusak lingkungan karena melakukan deforestasi untuk membuat lahan sawit. Lebih lanjut, UE bahkan menyatakan bahwa minyak sawit tidak sehat bagi kesehatan.
"Kami sangat kecewa dan kami merasa ini bukan karena minyak sawit berbahaya bagi kesehatan, melainkan lebih karena persaingan bisnis," tutur Mahathir
Indonesia dan Malaysia mendominasi sekitar 85 persen pasar global dengan produksi kelapa sawit. Namun Komisi Eropa tengah mengadopsi proposal Januari 2018, yang artinya secara bertahap akan membatasi dan akhirnya menghapus impor biofuel kelapa sawit pada tahun 2030.
UE sendiri adalah pembeli minyak kelapa sawit terbesar kedua setelah India. Saat ini, Eropa mengonsumsi 7,5 juta ton minyak kelapa sawit atau sekitar 10 hingga 15 persen dari permintaan global.
Mahathir sempat meminta agar Inggris yang akan keluar dari UE untuk tidak mengikuti langkah UE memboikot kelapa sawit Malaysia.
