Berita

Menhan Ryamizard Ryacudu/Net

Pertahanan

Pak Menhan, Hati-Hati Bicara Serangan Balik Ke KKB Papua

SELASA, 13 AGUSTUS 2019 | 20:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Permintaan Menteri Pertahanan Rymanizard Ryacud untuk melakukan penyerangan balik terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang menewaskan Briptu Hedar merupakan hal yang berbahaya.

Demikian disampaikan pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi. Menurutnya, Menhan seharusnya hati-hati dalam memilih kata terkait insiden penembakan karena dapat menimbulkan dampak negatif.

"Jadi serangan balik bukan sekedar serangan balik dalam artian ini seakan-akan sebuah aksi balas dendam. Perlu saya tekankan supaya berhati-hati bicara, pak Menhan, bukan sekedar serangan balik tapi upaya penegakkan hukum menindak tegas pelaku-pelaku pembunuhan," kata Khairul Fahmi kepada Kantor Berita RMOL, Selasa (13/8).


Khairul menambahkan, seruan serangan balik juga dapat menimbulkan persepsi publik bahwa selama ini aparat keamanan tidak ada aktivitas di daerah operasi.

"Kalau kita bilang serang balik seolah-olah selama ini enggak ada aktivitas disana. Daerah ini kan memang daerah operasi, ya artinya mau ada penyerangan atau tidak ada penyerangan ada korban atau tidak ada korban aktivitas operasi tetap berjalan," paparnya.

Dengan demikian, Khairul berharap kepada pemerintah untuk tidak sembarangan mengucapkan sesuatu dengan ucapan yang tidak masuk akal bahkan tidak berbicara secara bijak.

"Kalau pejabat pemerintah yang bicara kan harusnya berbeda dengan orang awam begitu, ya harus lebih masuk akal, lebih teknis, lebih bijak juga bicaranya. Jadi bukan terkesan marah yang tidak berdasar gitu ya. Jadi spesifik saja lah kita bicara soal ini ada aparat yang tertembak, pelakunya sudah bisa di identifikasi ya tinggal menangkap," pungkasnya.
 

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya