Berita

Menhan Ryamizard Ryacudu/Net

Pertahanan

Pak Menhan, Hati-Hati Bicara Serangan Balik Ke KKB Papua

SELASA, 13 AGUSTUS 2019 | 20:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Permintaan Menteri Pertahanan Rymanizard Ryacud untuk melakukan penyerangan balik terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang menewaskan Briptu Hedar merupakan hal yang berbahaya.

Demikian disampaikan pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi. Menurutnya, Menhan seharusnya hati-hati dalam memilih kata terkait insiden penembakan karena dapat menimbulkan dampak negatif.

"Jadi serangan balik bukan sekedar serangan balik dalam artian ini seakan-akan sebuah aksi balas dendam. Perlu saya tekankan supaya berhati-hati bicara, pak Menhan, bukan sekedar serangan balik tapi upaya penegakkan hukum menindak tegas pelaku-pelaku pembunuhan," kata Khairul Fahmi kepada Kantor Berita RMOL, Selasa (13/8).


Khairul menambahkan, seruan serangan balik juga dapat menimbulkan persepsi publik bahwa selama ini aparat keamanan tidak ada aktivitas di daerah operasi.

"Kalau kita bilang serang balik seolah-olah selama ini enggak ada aktivitas disana. Daerah ini kan memang daerah operasi, ya artinya mau ada penyerangan atau tidak ada penyerangan ada korban atau tidak ada korban aktivitas operasi tetap berjalan," paparnya.

Dengan demikian, Khairul berharap kepada pemerintah untuk tidak sembarangan mengucapkan sesuatu dengan ucapan yang tidak masuk akal bahkan tidak berbicara secara bijak.

"Kalau pejabat pemerintah yang bicara kan harusnya berbeda dengan orang awam begitu, ya harus lebih masuk akal, lebih teknis, lebih bijak juga bicaranya. Jadi bukan terkesan marah yang tidak berdasar gitu ya. Jadi spesifik saja lah kita bicara soal ini ada aparat yang tertembak, pelakunya sudah bisa di identifikasi ya tinggal menangkap," pungkasnya.
 

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya