Berita

Kivlan Zen gugat Wiranto 1 triliun rupiah terkait biaya pam swakarsa 1998/Net

Hukum

Tak Kunjung Bayar Biaya PAM Swakarsa, Wiranto Digugat Kivlan Zen Rp 1 Triliun

SELASA, 13 AGUSTUS 2019 | 09:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat, Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen resmi menggugat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Melalui kuasa hukumnya, Kivlan Zen mengajukan gugatan ke PN Jakarta Timur pada Senin (12/8) kemarin. Gugatan tersebut berkaitan dengan dana operasional PAM Swakarsa 1998 yang diduga telah digelapkan oleh Wiranto.

"Wiranto memberikan tugas ke pak Kivlan untuk PAM Swakarsa 98. Tugas itu ada biayanya. Hingga tugas selesai dan sampai sekarang belum dibayar oleh Wiranto. Sampai pak Kivlan menjual rumah, mobil, dan cari pinjaman untuk biaya operasional PAM itu," ucap kuasa hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta kepada Kantor Berita RMOL, Selasa (13/8).

Atas kerugian yang diderita kliennya, kuasa hukum Kivlan Zen pun mengajukan gugatan materiil dan immateriil. Total gugatan yang harus dibayar tergugat, dalam hal ini Wiranto, hampir Rp 1 triliun.

Menurut Tonin, sejak PAM Swakarsa 1998 itu, pak Kivlan selalu menagih uang operasional tersebut. Namun, hingga saat ini Wiranto selalu memberikan banyak alasan.

Selain itu, gugatan Kivlan terhadap Wiranto saat ini juga dinilai jadi momen yang tepat. Terlebih Wiranto adalah salah satu yang menolak penangguhan penahanan Kivlan Zen.

"Jadi, dari dulu ditagih nggak dibayar, banyak alasan. Nah sekarang ternyata pak Kivlan dipenjarakan oleh siapa? Itu kan sudah jelas. 'Aku memaafkan' katanya, tapi hukum harus jalan. Penangguhan nggak boleh, ya sudah berarti kan sudah jelas. Apalagi ini kan sudah selesai Pilpres, sebentar lagi ganti menteri. Nah mumpung masih jadi menteri digugatlah. Mudah-mudahan nggak menteri lagi ya," jelas Tonin.

Tonin menambahkan, sidang perdana gugatan itu akan dilaksanakan pada Kamis (15/8) lusa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agendanya adalah membacakan permohonan oleh penggugat yakni Kivlan Zen atau kuasa hukumnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Samsudin Pembuat Konten Tukar Pasangan Segera Disidang

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:57

Tutup Penjaringan Cakada Lamteng, PAN Dapatkan 4 Nama

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:45

Gerindra Aceh Optimistis Menangkan Pilkada 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:18

Peringatan Hari Buruh Cuma Euforia Tanpa Refleksi

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:55

May Day di Jatim Berjalan Aman dan Kondusif, Kapolda: Alhamdulillah

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:15

Cak Imin Sebut Negara Bisa Kolaps Kalau Tak Ada Perubahan Skenario Kerja

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:39

Kuliah Tamu di LSE, Airlangga: Kami On Track Menuju Indonesia Emas 2045

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:16

TKN Fanta Minta Prabowo-Gibran Tetap Gandeng Generasi Muda

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:41

Ratusan Pelaku UMKM Diajari Akselerasi Pasar Wirausaha

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:36

Pilgub Jakarta Bisa Bikin PDIP Pusing

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:22

Selengkapnya