Berita

Panglima TNI dan Enzo Zenz Allie/Net

Pertahanan

Jangan Ambil Risiko Soal Kasus Catar Enzo

SABTU, 10 AGUSTUS 2019 | 13:41 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ekspos berlebihan terkait Calon Taruna Akademi Militer (Catar Akmil) Enzo Zenz Allie dinilai sengaja dikonstruksikan sebagai sesuatu hal yang sensational untuk mengangkat citra TNI. Namun, ekspos berlebihan ini justru sebaliknya menjadi bahan cibiran di kalangan nitizen.

Mabes TNI dengan aktor utama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Enzo sebagai catar keturunan Perancis dalam kegiatan wawancara pada proses seleksi Penilaian Panitia Penentu Akhir (Pantukhir) Calon Taruna 2019, di Magelang, Jumat (2/8), adalah suatu pelanggaran yang sangat mendasar. Seleksi di Pantukhir adalah forum yang tertutup tetapi justru diekspos oleh Puspen TNI sebagai sesuatu yang sensational.

Selain itu, yang tidak kalah heboh adalah, ada isu yang beredar bahwa sosok Enzo terafiliasi dengan ideologi radikal. Kabar ini mencuat setelah Enzo kedapatan menggunakan foto dengan latar bendera ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tersebar luas di media sosial.


Merespon hal tersebut, Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, mengatakan, bahwa sebaiknya proses seleksi dan penerimaan calon taruna  dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

"Kita normatif saja sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang digelar untuk setiap penerimaan calon taruna akmil. Karena di situ sebetulnya, sudah terkandung tujuan-tujuan dan hal-hal yang perlu untuk diteliti, sesuai dengan persyaratan penerimaan seorang taruna TNI. Itu saja diikuti, jangan sampai dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak ada di situ, itu namanya tidak sah," kata Agus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/8).

"Soal foto Enzo yang membawa bendera HTI, apapun itu mau ditafsirkan sebagai apa itu bendera, menurut saya itu harus menjadi bahan penelitian badan intelejen. Kalau memang betul foto itu benar adanya dan benar bendera itu bendera HTI yang jelas-jelas merupakan ormas terlarang, maka itu jelas pelanggaran, jangan ambil resiko," papar mantan Kepala Staf Teritorial TNI itu menambahkan.

Karena itu, Agus meminta badan intelijen segera melakukan penyelidikan dan penelitian terkait isu radikalisme tersebut. Apakah betul yang bersangkutan memiliki hubungan formal, struktural, fungsional atau emosional dengan HTI.

"Jadi, sebaiknya, kita jangan ambil resiko, bahwa seseorang calon taruna yang sudah terpapar organisasi terlarang itu bisa diterima menjadi calon taruna TNI," ujar Agus.

Agus membenarkan pendapat dan reaksi Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu yang terkesan kaget mendengar isu sosok Enzo tidak nasionalis karena terindikasi ormas terlarang.

"Saya tidak tahu istilah yang tepat untuk digunakan, tapi saya membenarkan dan paham kenapa Menhan itu kaget. Seseorang dengan ciri-ciri dan tanda-tanda seperti itu sampai bisa masuk tahapan penerimaan calon taruna TNI, itu juga perlu dipertanyakan," ucapnya.

Ditambah lagi, kalangan nitizen juga menyoroti penutupan akun FB Enzo yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Warganet menduga adanya upaya TNI agar akun FB tersebut ditutup sehingga rekam jejak catar Enzo tidak terekspos publik.

Di sisi lain, penggunaan bahasa Perancis yang diucapkan oleh Panglima TNI pada dialog di Pantokhir 2019, banyak mendapat kritikan dari nitizen, dimana  Panglima TNI tidak etis menggunakan bahasa Perancis dalam wawancara. Dalam hal ini, terkesan Panglima TNI sengaja ingin menunjukkan bahwa dirinya fasih dalam berbahasa Perancis. Padahal kemampuan bahasa Perancis bukan persyaratan kemampuan seorang catar.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya