Berita

Panglima TNI dan Enzo Zenz Allie/Net

Pertahanan

Jangan Ambil Risiko Soal Kasus Catar Enzo

SABTU, 10 AGUSTUS 2019 | 13:41 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ekspos berlebihan terkait Calon Taruna Akademi Militer (Catar Akmil) Enzo Zenz Allie dinilai sengaja dikonstruksikan sebagai sesuatu hal yang sensational untuk mengangkat citra TNI. Namun, ekspos berlebihan ini justru sebaliknya menjadi bahan cibiran di kalangan nitizen.

Mabes TNI dengan aktor utama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Enzo sebagai catar keturunan Perancis dalam kegiatan wawancara pada proses seleksi Penilaian Panitia Penentu Akhir (Pantukhir) Calon Taruna 2019, di Magelang, Jumat (2/8), adalah suatu pelanggaran yang sangat mendasar. Seleksi di Pantukhir adalah forum yang tertutup tetapi justru diekspos oleh Puspen TNI sebagai sesuatu yang sensational.

Selain itu, yang tidak kalah heboh adalah, ada isu yang beredar bahwa sosok Enzo terafiliasi dengan ideologi radikal. Kabar ini mencuat setelah Enzo kedapatan menggunakan foto dengan latar bendera ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tersebar luas di media sosial.


Merespon hal tersebut, Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, mengatakan, bahwa sebaiknya proses seleksi dan penerimaan calon taruna  dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

"Kita normatif saja sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang digelar untuk setiap penerimaan calon taruna akmil. Karena di situ sebetulnya, sudah terkandung tujuan-tujuan dan hal-hal yang perlu untuk diteliti, sesuai dengan persyaratan penerimaan seorang taruna TNI. Itu saja diikuti, jangan sampai dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak ada di situ, itu namanya tidak sah," kata Agus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/8).

"Soal foto Enzo yang membawa bendera HTI, apapun itu mau ditafsirkan sebagai apa itu bendera, menurut saya itu harus menjadi bahan penelitian badan intelejen. Kalau memang betul foto itu benar adanya dan benar bendera itu bendera HTI yang jelas-jelas merupakan ormas terlarang, maka itu jelas pelanggaran, jangan ambil resiko," papar mantan Kepala Staf Teritorial TNI itu menambahkan.

Karena itu, Agus meminta badan intelijen segera melakukan penyelidikan dan penelitian terkait isu radikalisme tersebut. Apakah betul yang bersangkutan memiliki hubungan formal, struktural, fungsional atau emosional dengan HTI.

"Jadi, sebaiknya, kita jangan ambil resiko, bahwa seseorang calon taruna yang sudah terpapar organisasi terlarang itu bisa diterima menjadi calon taruna TNI," ujar Agus.

Agus membenarkan pendapat dan reaksi Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu yang terkesan kaget mendengar isu sosok Enzo tidak nasionalis karena terindikasi ormas terlarang.

"Saya tidak tahu istilah yang tepat untuk digunakan, tapi saya membenarkan dan paham kenapa Menhan itu kaget. Seseorang dengan ciri-ciri dan tanda-tanda seperti itu sampai bisa masuk tahapan penerimaan calon taruna TNI, itu juga perlu dipertanyakan," ucapnya.

Ditambah lagi, kalangan nitizen juga menyoroti penutupan akun FB Enzo yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Warganet menduga adanya upaya TNI agar akun FB tersebut ditutup sehingga rekam jejak catar Enzo tidak terekspos publik.

Di sisi lain, penggunaan bahasa Perancis yang diucapkan oleh Panglima TNI pada dialog di Pantokhir 2019, banyak mendapat kritikan dari nitizen, dimana  Panglima TNI tidak etis menggunakan bahasa Perancis dalam wawancara. Dalam hal ini, terkesan Panglima TNI sengaja ingin menunjukkan bahwa dirinya fasih dalam berbahasa Perancis. Padahal kemampuan bahasa Perancis bukan persyaratan kemampuan seorang catar.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya