Berita

Fungionaris PWI saat audensi dengan Menko Polhukam Wiranto/Istimewa

Politik

PWI: HPN Papua Untuk Bantah Tudingan Benny Wenda

SENIN, 05 AGUSTUS 2019 | 18:05 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indinesia (PWI) Atal S. Depari menegaskan rencana peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2020 di Papua untuk membantah isu dan tuduhan tidak benar soal Papua seperti yang disampaikan Benny Wenda.

"Pihak luar itu berbicara tidak sesuai fakta, ada empat isu yang dibilang Ham, ketidakadilan, sekitar itu saja," jelas Atal, seperti dikutip dari Antara, Senin (5/8).

Pernyataan Atal disampaikan saat melakukan audensi dengan Menteri Koordinator Politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam Wiranto) Senin (5/8). Ia ditemani beberapa fungsionaris pengurus pusat dan anggota Dewan Kehormatan PWI.


Untuk diketahui, Dewan Kota Oxford, Inggris pada (17/7) lalu memberikan penghargaan Oxford Freedom of the City awatd kepada Benny Wenda, seorang anggota separatis kemerdekaan Papua Barat.

Peringatan HPN di Papua kata Atal, untuk membantah isu tidak benar yang dihembuskan Benny. Menurutnya, isu tidak benar seputar Papua hanya menjadi komoditas Benny melakukan lobi internasional, dan sangat merugikan Indonesia.

"Saya kira bisa manfaatkan itu(mengahalau isu). Jadi kalau Benny Wenda selalu mengatakan itu, kita pers nasional kan tidak mungkin diam. Karena isu itu tidak ada dia nanti jualannya isu tidak benar, yang dia kritik kita tunjukkan itu enggak ada," tambahnya. 

Untuk diketahui, pemerintah Inggris melalui keterangan tertulis telah merespons penghargaan Dewan Kota Oxford. Pihak Inggris telah menegaskan dukungannya terhadap integritas teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Keberadaan Benny Wenda di Inggris bukan berarti bahwa pemerintah Inggris mendukung posisinya mengenai kedaulatan Papua dan penghargaan yang diberikan Dewan Kota Oxford tidak berpengaruh pada kebijakan Pemerintah Inggris, demikian kegterangan tertulis seperti dikutip dari Antara, Senin (5/8).

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya