Berita

Menko Polhukam Wiranto saat menerima Ketua Umum PWO Atal S Depari dan jajaran fungsionarisnya/Istimewa

Politik

HPN 2020 Di Papua, Wiranto: Demi Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Kita Apresiasi

SENIN, 05 AGUSTUS 2019 | 17:38 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Merespons rencana peringatan Haris Pers Nasional tahun 2020 yang akan digelar di Papua, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengapresiasi ide dari Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

"Bagi Kemenko Polhukam, rencana yang sangat bagus," seperti dikutip dari Antara, Senin (5/8).
 
Apresiasi Wiranto disampaikan saat menerima audensi jajaran fungsionaris PP PWI. Pertemuan itu untuk membahas rencana detail terkait peringatan HPN tahun 2020.


Hadir dalam audensi tersebut, Ketua Umum PWI Atal S. Depari, Mirza Zulhadi (Sekjen PWI), Suprapto (Wasekjen), Peter F Gontha, dan Asro Kamal Rokan selaku Dewan Kehormatan PWI.

Dalam pertemuan tersebut, Wiranto menyebut peringatan HPN di Papua tentu membutuhkan biaya yang cukup besar.

Meski demikian Wiranto menegaskan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, pemilihan Papua sebagai tempat peringatan HPN sangatlah penting.

"Dari sisi kewilayahan, persatuan dan keseatuan bangsa dan dari peran pers untuk memelihara persatuan nasional, sangat penting," tukas Wiranto.

Sekadar diketahui, PWI berencana menjadikan Papua sebagai tuan rumah perhelatan Hari Pers Nasional tahun 2020.

Ketua Umum PWI, Atal S. Depari menyatakan, setiap tahun pihaknya mengadakan peringatan HPN di berbagai lokasi. Untuk tahun 2020, pengurus menyepakati akan diadakan di Jayapura, Papua.

Pemilihan Papua, kata Atal untuk menunjukkan kepada dunia tentang realitas yang ada di  wilayah daerah timur Indonesia itu.

"Kami Ingin menunjukkan kepada dunia. Mungkin melaui event pers nasional itu, HPN bahwa Papua itu tidak seperti yang digambarkan selama ini," jelasnya.

Papua tegas Atal, sama dengan daerah yang lain, sangat terbuka dan memiliki akses transportasi yang cukup memadai.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya