Aksi massa BERAKSI di depan kantor KPU Bangkalan/Net
Massa dari Barisan Rakyat Kawal Demokrasi (BERAKSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (1/8).
Aksi ini terkait dengan dugaan perampokan suara Caleg DPR RI dari Partai Gerinda Moh. Nizar Zahro di daerah pemilihan (Dapil) XI Jatim yang meliputi Bangkalan.
Suara Nizar Zahro diduga dirampok lalu dipindahkan ke calon lain dari partai politik tertentu. Tidak tangggung-tanggung, suara yang hilang di Bangkalan sebanyak 58.690 suara.
Koordinator aksi Hairus Zaman mengatakan, KPU dan Bawaslu di Bangkalan telah menciderai demokrasi dan menodai kedaulatan rakyat.
"Hilangnya suara Nizah Zahro sebegitu banyaknya merupakan sebuah potret peristiwa demokrasi yang telah terciderai dan sangat menodai suara rakyat," ujar Hairus dari atas mobil komando.
Seperti disampaikan pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) tempo hari, suara Nizar Zahro di Bangkalan sebenarnya sebanyak 83.999, jumlah itu sesuai dengan C1 yang milik Gerindra dan C1 yang ada di Situng KPU. Namun KPU Bangkalan memutuskan, suara Nizar Zahro jadi 22.990.
"Mana mungkin selisih perbedaan suara di Situng KPU berbeda sangat jauh hasilnya dengan salinan foto copy C1 Hologram KPU. Padahal yang mengupload data ke Situng kan KPU kabupaten," sebut Hairus dengan nada heran.
Menurut mereka tidak mungkin suara sebanyak itu hilang begitu saja. Diduga kuat, penyelenggara pemilu di Bangkalan terlibat di dalamnya.
Hairus menghimbau untuk semua elemen masyarakat agar turun bergabung bersama-sama dalam gerakan ini, agar para penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu di Bangkalan segera berbenah.
"Kami pun juga menghibau dan mengajak kepada siapapun untuk bergabung dalam gerakan ini, karena ini merupakan gerakan moral. Supaya penyelenggara pemilu tidak main-main dengan yang namanya suara rakyat," katanya dalam video aksi yang diterima redaksi.
Dalam aksinya, ribuan pesera aksi BERAKSI menyuarakan beberapa tuntutan. Pertama, mendesak KPU dan Bawaslu Bangkalan untuk mengakui kebenaran atau validitas data yang dimuat di situng KPU sesuai dengan data C1 yang diunggah oleh pihak KPU Bangkalan. Kedua, mendesak KPU dan Bawaslu Bangkalan untuk mengakui bahwa data C1 yang diajukan ke sidang MK oleh pihak termohon dan pihak terkait merupakan data yang manipulatif.
Ketiga, menuntut agar semua oknum yang terlibat dalam manipulasi data diusut oleh pihak berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Keempat, kepada seluruh komisioner KPU dan Bawaslu Bangkalan agar bertanggung jawab atas terjadinya indikasi pemalsuan dukumen C1 yang dilakukan KPU Bangkalan.
Dugaan perampokan suara Nizah Zahro yang juga Ketua Umum Satria Gerindra ini sudah diadukan ke MK termasuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Di MK, perkara ini akan diputuskan pada 6 Agustus mendatang.
