Berita

Adhie Massardi/RMOL

Politik

Pernah Buat Dua Masalah Besar, Pimpinan KPK Tidak Layak Dipilih Lagi

RABU, 31 JULI 2019 | 16:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Dua masalah besar yang memiliki dampak kompleks bagi bangsa telah dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode saat ini.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menguraikan, masalah besar yang pertama adalah Agus Rahardjo cs meninggalkan catatan cacat hukum semi permanen melalui kasus Novel Baswedan yang berlarut-larut.

Baca: Muara Kesalahan Kasus Novel Hingga Berlarut Larut Ada Di Pimpinan KPK


Selain itu, mereka juga berperan aktif dalam mempertajam gesekan antar umat beragama. Penyebabnya, KPK membuat skandal korupsi di pemprov DKI Jakarta yang patut diduga melibatkan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok “mengambang”.

Buntut dari kasus yang “mengambang” membuat konsolidasi masyarakat sipil berkumpul di Monas dalam Aksi 212. Mereka mendesak aparat hukum agar bertindak tegas terhadap Ahok yang dianggap menodai agama Islam.

“Situasi ini tidak akan terjadi apabila KPK memproses dengan baik, benar, dan wajar terhadap sejumlah berkas dugaan korupsi pemprov DKI yang sudah menumpuk jauh sebelum aksi Monas digelar,” urai mantan jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid itu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/7).

Berdasarkan catatan kegagalan para komisioner KPK dalam memimpin lembaga hukum yang prestisius tersebut, Adhie menilai mereka tidak layak untuk kembali dipilih.

“Demi masa depan lembaga anti-rasuah ini, tidak layak diloloskan,” pungkas Adhie Massardi.

Sebanyak tiga nama komisioner KPK yang kembali mencalon diri sebagai calon pimpinan untuk periode 2019-2023. Mereka yang mendaftar di Pansel Capim KPK antara lain Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, dan Laode M Syarif.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya