Berita

Pertamina/Net

Politik

Pertamina Harus Perhatikan Nasib Nelayan Karawang Yang Tidak Bisa Melaut

SELASA, 30 JULI 2019 | 09:45 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Nasib nelayan di sekitar perairan Karawang harus menjadi perhatian Pertamina. Sebab, mereka menjadi pihak yang paling terdampak pencemaran tumpahan minyak yang diakibatkan pengeboran perusahaan plat merah tersebut.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Tamsil Linrung mengingatkan bahwa akibat kelalaian Pertamina, lautan seluar 46 kilometer persegi tercemar minyak. Akibatnya, nelayan menanggung risiko tidak bisa melaut.  

“Data itu diperoleh dari citra satelit ESA Sentinel 1 yang bebas diakses publik. Pencemaran itu, lanjut Tamsil tentu saja akan terus melebar sehingga butuh penanganan cepat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (30/7).


Di lain sisi, Tamsil juga mengapresiasi Pertamina yang berupaya bekerja maksimal untuk mengurangi dampak pencemaran. Namun seiring proses penanganan pencemaran, Tamsil meminta Pertamina melakukan langkah konkret agar nelayan yang terganggu mata pencahariannya tetap bisa menyambung kehidupan ekonomi sehari-hari.

Nelayan memang harus mendapatkan perhatian. CSR Pertamina mestinya diarahkan agar para nelayan yang terkena dampak tumpahan yang berakibat tidak bisa melaut, diberi bantuan.

“Misalnya beasiswa pendidikan bagi anak-anak nelayan. Pertamina juga bisa membangun gedung sekolah setingkat taman kanak-kanak dan madrasah, serta bantuan permodalan agar masyarakat terdampak dapat menjalankan usaha kecil,” imbuhnya.

Anggota DPD terpilih itu menilai langkah Pertamina melibatkan para nelayan dalam penanganan tumpahan minyak memang layak diapresiasi. Namun dia mengingatkan bahwa pelibatan itu bersifat jangka pendek.

“Sementara tumpahan minyak tersebut dipastikan berdampak jangka panjang. Terutama risiko ekologis yang bakal dirasakan langsung masyarakat,” pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya