Berita

Prabowo-Sandi/Net

Politik

Jalan Oposisi Kehendak Sejarah Bagi Partai Pendukung Prabowo-Sandi

SENIN, 29 JULI 2019 | 11:14 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pertemuan para elite politik di negeri ini disambut baik oleh Senator DKI Jakarta, Fahira Idris. Menurutnya silaturahmi penting dilakukan untuk menjaga kondusivitas bangsa pasca pilpres.

Namun demikian, dia mengingatkan agar para elite politik, khususnya yang berada di barisan pendukung pasangan Prabowo-Sandi saat Pilpres 2019, untuk sadar bahwa rakyat butuh mitra untuk mengawasi roda pemerintahan.

"Seintensif apapun pertemuan antar elite partai yang berseteru pada Pilpres 2019, kekuatan oposisi yang digerakkan partai politik mutlak diperlukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan ke depan," terangnya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Senin (29/7).


Fahira tidak ingin kekuatan politik di Indonesia bertumpuk pada kekuasaan. Kekhawatiran ini muncul seiring wacana partai-partai yang berseberangan dengan Jokowi mulai merapatkan barisan dan menjadi sekutu baik di eksekutif maupun di legislatif.

Padahal, sambung senator yang kembali terpilih di Pileg 2019 itu, pemerintahan ke depan harus ada penyeimbang berupa kekuatan oposisi yang digerakkan partai. Sebab, kekuasaan yang terlalu kuat tanpa kekuatan penyeimbang cenderung akan mengenyampingkan rakyat.

Lebih lanjut, dia berharap partai politik pendukung Prabowo-Sandi rela berkorban menjalankan fungsi sebagai kekuatan penyeimbang. Menurutnya, jalan sebagai oposisi bagi partai pendukung Prabowo-Sandi bukan sebatas pilihan, jika menilik jumlah pendukung Jokowi-Sandi yang sudah dominan di parlemen,

"Melainkan sudah menjadi kehendak sejarah," tegasnya.

"Jika ingin dikenang sebagai partai yang tangguh, konsisten menjalankan fungsi partai dalam sistem demokrasi, dan setia bersama rakyat, maka jadilah kekuatan penyimbang. Jadi penyambung lidah rakyat jika nanti kekuasaan melanggar hak-hak mereka," tutup Fahira.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya