Berita

Prabowo-Sandi/Net

Politik

Jalan Oposisi Kehendak Sejarah Bagi Partai Pendukung Prabowo-Sandi

SENIN, 29 JULI 2019 | 11:14 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pertemuan para elite politik di negeri ini disambut baik oleh Senator DKI Jakarta, Fahira Idris. Menurutnya silaturahmi penting dilakukan untuk menjaga kondusivitas bangsa pasca pilpres.

Namun demikian, dia mengingatkan agar para elite politik, khususnya yang berada di barisan pendukung pasangan Prabowo-Sandi saat Pilpres 2019, untuk sadar bahwa rakyat butuh mitra untuk mengawasi roda pemerintahan.

"Seintensif apapun pertemuan antar elite partai yang berseteru pada Pilpres 2019, kekuatan oposisi yang digerakkan partai politik mutlak diperlukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan ke depan," terangnya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Senin (29/7).


Fahira tidak ingin kekuatan politik di Indonesia bertumpuk pada kekuasaan. Kekhawatiran ini muncul seiring wacana partai-partai yang berseberangan dengan Jokowi mulai merapatkan barisan dan menjadi sekutu baik di eksekutif maupun di legislatif.

Padahal, sambung senator yang kembali terpilih di Pileg 2019 itu, pemerintahan ke depan harus ada penyeimbang berupa kekuatan oposisi yang digerakkan partai. Sebab, kekuasaan yang terlalu kuat tanpa kekuatan penyeimbang cenderung akan mengenyampingkan rakyat.

Lebih lanjut, dia berharap partai politik pendukung Prabowo-Sandi rela berkorban menjalankan fungsi sebagai kekuatan penyeimbang. Menurutnya, jalan sebagai oposisi bagi partai pendukung Prabowo-Sandi bukan sebatas pilihan, jika menilik jumlah pendukung Jokowi-Sandi yang sudah dominan di parlemen,

"Melainkan sudah menjadi kehendak sejarah," tegasnya.

"Jika ingin dikenang sebagai partai yang tangguh, konsisten menjalankan fungsi partai dalam sistem demokrasi, dan setia bersama rakyat, maka jadilah kekuatan penyimbang. Jadi penyambung lidah rakyat jika nanti kekuasaan melanggar hak-hak mereka," tutup Fahira.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya