Berita

Refly Harun/Net

Politik

Pengawasan Parlemen Lumpuh Jika Mayoritas Partai Gabung Pemerintah

MINGGU, 28 JULI 2019 | 19:35 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai-partai koalisi pendukung Joko Widodo-Maruf Amin sudah dominan di parlemen. Namun wacana partai lain bergabung masih mencuat di publik.

Hal ini seiring pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo beberapa waktu lalu. Pertemuan ini kemudian disusul dengan lawatan mantan Danjen Kopassus itu ke kediaman Ketau Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Beragam spekulasi muncul. Salah satunya menyebut rangkaian kegiatan Prabowo tersebut merupakan penjajakan agar Gerindra masuk koalisi.


Menanggapi wacana yang tengah ramai di publik itu, pakar hukum tata negara Refly Haru mengingatkan bahwa Pengawasan DPR dalam sistem presidensial kita tidak efektif. Sebab para anggota DPR tidak bisa bertindak independen.

“Pengaruh partai dan pimpinan partai terlalu dominan,” terangnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (28/7).

Pengawasan parlemen, menurutnya, akan semakin payah jika partai-partai merapatkan diri ke barisan pemerintah.

“Kalau mayoritas partai bergabung ke pemerintah, pengawasan akan lumpuh,” pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya