Berita

Menkeu Sri Mulyani/Net

Publika

Sri Mulyani Ternyata Ekonom Kolonial

SENIN, 22 JULI 2019 | 10:16 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

INTELEKTUAL Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan marah besar waktu ada ekonom kolonial mengatakan rakyat cukup hidup dengan biaya sebenggol sehari.

Sebenggol sama dengan 2,5 sen gulden sehari. Sangat jauh dari kelayakan hidup saat itu. Apabila digambarkan dengan kesulitan hidup rakyat di lapisan bawah saat ini, sama tertekannya.

Tertekan oleh harga-harga kebutuhan seperti tarif listrik, kontrak rumah, uang bensin, ongkos angkutan umum, biaya pendidikan, dan sembako untuk makan sehari-hari.


Faktanya, saat ini  banyak rakyat di lapisan bawah yang tiga kali sehari hanya mampu makan mie instan sebagai pengisi perut anak-istri.
Hatta, Soekarno, dan lain-lain waktu itu marah sekali. Mereka protes. Soekarno misalnya menulis sebuah artikel berjudul:
“Orang Indonesia Cukup Nafkahnya Sebenggol Sehari?... ”

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang merupakan ekonom neoliberal pada dasarnya mewarisi ciri ekonom kolonial. Ekonom yang tidak punya empati dan tidak punya terobosan dalam usaha mengangkat kesejahteraan mayoritas rakyat negeri ini.

Sebagai seorang intelek, Sri dianggap sudah tidak tahu malu meski bertubi-tubi dikritik atas kegagalan sejumlah kebijakannya. Sampai-sampai Profesor Anwar Nasution menyebut Sri sebagai 'Menteri Batok Kelapa', karena 'piawai' dalam urusan mengutang ke pihak asing.

Di zaman Malaise, batok kelapa merupakan atribut tukang minta-minta. Yaitu orang yang lebih suka mengemis karena kemalasan dan tiadanya kehendak menggunakan akal pikiran secara mandiri.

Ada pun Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut Sri Mulyani sebagai 'Sales Promotion Girl IMF & Bank Dunia'. Istilah lain untuknya: High Cost Borrowing Operator, karena untungkan investor surat utang dan selalu kasih bunga utang tinggi kepada para kreditor. Untuk ini Sri mendapatkan pujian dari asing dan aseng.

Sedangkan kepada rakyat kecil Sri Mulyani pungut pajak yang menginjak ala kolonial. Mulai dari pajak pecel lele, pajak lipstik, pajak tasbih, dan pajak produk-produk kecil lainnya.

Van Den Bosch juga ekonom kolonial. Datang ke sini karena Belanda tekor akibat Perang Jawa (1825-1830) dan dibebani utang yang menumpuk.

Rakyat pribumi dipaksa tanam komoditi pangan ekspor. Gula, kopi, teh, dan sebagainya. Petani dipungut pajak, sehingga makin melarat. Tidak ubahnya hari ini.

Van Den Bosch dipuji Ratu. Sementara para bupati komparador pendukung tanam paksa dikasih hadiah dan naik pangkat. Saking girang dan biasa menjilat mereka menyebut Gubernur Jenderal Van Den Bosch dengan sebutan Eyang Romo.

Sri Mulyani juga senang dipuji asing. Padahal rakyat tidak pernah tahu apa prestasi dan keberpihakannya. Apa pengaruhnya terhadap kesejahteraan mayoritas rakyat, dan peningkatan ekonomi nasional selama sekian tahun dia hilir-mudik di kabinet.

Menteri Keuangan dengan ciri ekonom kolonial kalau terus diawetkan bakal mempercepat kebangkrutan Indonesia. Kebijakannya sampai kiamat akan terus meniru Van Den Bosch atau Romusha, yang dalam versi sekarang IMF & World Bank.

Negeri dan bangsa ini butuh tokoh kognitariat (pekerja otak) dengan ciri kemampuan problem solver, patriot, dan berani membela kepentingan mayoritas rakyat. Sebab soal-soal ekonomi ini masalah fatal yang segera menyeret ke dalam kehancuran.

Perekonomian nasional yang makin rusak tak bisa diselesaikan dengan mindset kolonial, IMF & Bank Dunia, sehingga diperlukan terobosan.

Apalagi berlangsung di antara konflik geoekonomi global, di mana mulut sang naga merah siap mencaplok di belakang kita.

Arief Gunawan, Wartawan Senior.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

UPDATE

Plesetan Gelar Adat Jokowi: ‘Baginda Raja Rakus Bin Tamak’

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:50

Proyek Kapal Perang Filipina di PT PAL Dongkrak Industri Lokal Naik Kelas

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:20

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengelolaan Sawit Butuh ‘Nexus Baru’ Hidupkan Ekonomi Sirkular

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:39

Program BISA Biru TelkomGroup Lestarikan Ekosistem Terumbu Karang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:19

TNI dan Tentara Malaysia Perkuat Kesiapsiagaan dan Kerja Sama Kemanusiaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:57

Perjanjian Kerja Bersama Cerminkan Hubungan Industrial yang Sehat

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:45

Sultan Didapuk jadi Ketum TP Sriwidjaja Perkuat Pembangunan Daerah

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:20

Indonesia Berpotensi Terima 260 Juta Dolar AS Lindungi Ekosistem Laut

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:59

Politisi Mutan Bernama Prabowo

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:45

Selengkapnya