Berita

Menkeu Sri Mulyani/Net

Publika

Sri Mulyani Ternyata Ekonom Kolonial

SENIN, 22 JULI 2019 | 10:16 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

INTELEKTUAL Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan marah besar waktu ada ekonom kolonial mengatakan rakyat cukup hidup dengan biaya sebenggol sehari.

Sebenggol sama dengan 2,5 sen gulden sehari. Sangat jauh dari kelayakan hidup saat itu. Apabila digambarkan dengan kesulitan hidup rakyat di lapisan bawah saat ini, sama tertekannya.

Tertekan oleh harga-harga kebutuhan seperti tarif listrik, kontrak rumah, uang bensin, ongkos angkutan umum, biaya pendidikan, dan sembako untuk makan sehari-hari.


Faktanya, saat ini  banyak rakyat di lapisan bawah yang tiga kali sehari hanya mampu makan mie instan sebagai pengisi perut anak-istri.
Hatta, Soekarno, dan lain-lain waktu itu marah sekali. Mereka protes. Soekarno misalnya menulis sebuah artikel berjudul:
“Orang Indonesia Cukup Nafkahnya Sebenggol Sehari?... ”

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang merupakan ekonom neoliberal pada dasarnya mewarisi ciri ekonom kolonial. Ekonom yang tidak punya empati dan tidak punya terobosan dalam usaha mengangkat kesejahteraan mayoritas rakyat negeri ini.

Sebagai seorang intelek, Sri dianggap sudah tidak tahu malu meski bertubi-tubi dikritik atas kegagalan sejumlah kebijakannya. Sampai-sampai Profesor Anwar Nasution menyebut Sri sebagai 'Menteri Batok Kelapa', karena 'piawai' dalam urusan mengutang ke pihak asing.

Di zaman Malaise, batok kelapa merupakan atribut tukang minta-minta. Yaitu orang yang lebih suka mengemis karena kemalasan dan tiadanya kehendak menggunakan akal pikiran secara mandiri.

Ada pun Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut Sri Mulyani sebagai 'Sales Promotion Girl IMF & Bank Dunia'. Istilah lain untuknya: High Cost Borrowing Operator, karena untungkan investor surat utang dan selalu kasih bunga utang tinggi kepada para kreditor. Untuk ini Sri mendapatkan pujian dari asing dan aseng.

Sedangkan kepada rakyat kecil Sri Mulyani pungut pajak yang menginjak ala kolonial. Mulai dari pajak pecel lele, pajak lipstik, pajak tasbih, dan pajak produk-produk kecil lainnya.

Van Den Bosch juga ekonom kolonial. Datang ke sini karena Belanda tekor akibat Perang Jawa (1825-1830) dan dibebani utang yang menumpuk.

Rakyat pribumi dipaksa tanam komoditi pangan ekspor. Gula, kopi, teh, dan sebagainya. Petani dipungut pajak, sehingga makin melarat. Tidak ubahnya hari ini.

Van Den Bosch dipuji Ratu. Sementara para bupati komparador pendukung tanam paksa dikasih hadiah dan naik pangkat. Saking girang dan biasa menjilat mereka menyebut Gubernur Jenderal Van Den Bosch dengan sebutan Eyang Romo.

Sri Mulyani juga senang dipuji asing. Padahal rakyat tidak pernah tahu apa prestasi dan keberpihakannya. Apa pengaruhnya terhadap kesejahteraan mayoritas rakyat, dan peningkatan ekonomi nasional selama sekian tahun dia hilir-mudik di kabinet.

Menteri Keuangan dengan ciri ekonom kolonial kalau terus diawetkan bakal mempercepat kebangkrutan Indonesia. Kebijakannya sampai kiamat akan terus meniru Van Den Bosch atau Romusha, yang dalam versi sekarang IMF & World Bank.

Negeri dan bangsa ini butuh tokoh kognitariat (pekerja otak) dengan ciri kemampuan problem solver, patriot, dan berani membela kepentingan mayoritas rakyat. Sebab soal-soal ekonomi ini masalah fatal yang segera menyeret ke dalam kehancuran.

Perekonomian nasional yang makin rusak tak bisa diselesaikan dengan mindset kolonial, IMF & Bank Dunia, sehingga diperlukan terobosan.

Apalagi berlangsung di antara konflik geoekonomi global, di mana mulut sang naga merah siap mencaplok di belakang kita.

Arief Gunawan, Wartawan Senior.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya