Haji Pangeran Khairul Saleh/Net
ADA satu hal mendasar yang menjadi penilaian saya, mengapa seorang Haji Pangeran Khairul Saleh menyatakan dirinya akan maju sebagai calon gubernur Kalimantan Selatan untuk periode tahun 2021-2025?
Pertama, tentunya seperti yang diungkapkan sendiri oleh Haji Pangeran Khairul Saleh atas pertanyaan awak media beberapa waktu lalu adalah banyaknya dukungan dari masyarakat yang memintanya untuk maju sebagai gubernur Kalimantan Selatan.
Kedua, menurut saya adalah refleksi keprihatinannya atas kondisi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan yang masih rendah dikaitkan hasil kekayaan yang dimilikinya begitu melimpah.
Tentunya sebagai mantan Bupati Kabupaten Banjar dua kali berturut-turut, formulasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjar pasti telah ada di kantongnya. Dan karena itulah baginya mencalonkan diri sebagai gubernur merupakan bagian dari solusi dari perencanaan yang akan beliau laksanakan nanti untuk mengatasi buruknya tingkat kesejahteraan masyarakat seandainya mendapatkan amanah warga Banjar.
Satu metode paling mendasar untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat itu seperti yang dirumuskan oleh UNDP adalah melalui apa yang disebut dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat capaian kesejahteraan masyarakat atau IPM ini dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Karena itu BPS pasti keluarkan hasil penilaian tahunan IPM, baik secara nasional maupun tiap provinsi.
Indeks Pembangunan Manusia menurut standar United Nations Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi. serta IPM 60-79 kategori sedang.
Sementara Konsep penilaian atas capaian IPM itu sendiri menurut BPS adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.
Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar.
Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.
Berdasarkan rangking per provinsi berdasarkan rilis BPS bulan April 2018, IPM daerah tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai mencapai 80,47. Setelah itu, diikuti oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 79,53, Provinsi Kalimantan Timur 75,83, Provinsi Kepulauan Riau 74,84, dan Provinsi Bali 74,77.
Sementara provinsi dengan IPM terendah, yaitu Papua sebesar 60,06. Diikuti Provinsi Papua Barat 63,74, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 64,39, Provinsi Sulawesi Barat 65,1, dan Provinsi Kalimantan Barat 66,98
Ketimpangan capaian IPM Kalimantan Selatan sendiri lebih rendah dari Kalimantan Timur yang masuk kategori tinggi dengan prosentase 75.73. Juga dengan Kalimantan Utara dengan 70.56 persen.
Amat disayangkan Provinsi Kalimantan Selatan masuk kategori rendah-sedang dengan 70.17 persen untuk capaian IPM-nya. Padahal boleh jadi sumbangan dari Provinsi Kalimantan Selatan untuk pemerintah pusat jauh dari APBD yang diterimanya.
Catatan hasil penilaian IPM daerah ini, tentunya menjadi acuan prestasi seorang pemimpin daerah. Semakin rendah catatan IPM di suatu daerah pasti berkaitan dengan kinerja buruk kepala daerahnya.
Realitas masih rendahnya capaian hasil IPM BPS 2018 untuk Kalimantan Selatan inilah menurut saya pertaruhan politik sesungguhnya untuk merebut kursi nomor satu di Kalimantan Selatan.
Dan merujuk pribadi Haji Pangeran Khairul Saleh sendiri untuk maju lebih disebabkan banyaknya dukungan dan niat tulus beliau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjar, apalagi realitas data IPM Kalimantan Selatan terbukti masih saja rendah, maka dari sisi ini saja (belum persoalan ketimpangan lainnya) posisi politis Haji Pangeran Khairul Saleh memiliki kans kuat untuk merebut hati masyarakat.
A. Uwais AlatasAktivis Silaturahmi Anak Bangsa Nusantara (Silabna), pemerhati politik.
