Ketua PBNU Aizzudin Abdurrahman/Net
Nahdlatul Ulama (NU) ramai diperbincangkan terkait posisi menteri pada pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Ketua PBNU Aizzudin Abdurrahman yang akrab disapa Gus Aiz menjelaskan posisi NU dalam pemerintahan.
"NU bukan partai politik dan siapa pun yang ditempatkan dalam posisi menteri membantu presiden terpilih sepenuhnya hak prerogratif presiden" kata Gus Aiz, Kamis (11/7).
Dalam sejarahnya, jelas Gus Aiz, NU menjalankan politik kebangsaan, politik tingkat tinggi dalam meneruskan perjuangan para pendiri NU.
"Peran NU dalam sejarah senjakala perjalanan bangsa ini tidak dapat dinafikan, terus istiqomah meneruskan perjuangan para muassis NU. Perlu ditegaskan, politik NU merupakan politik kebangsaan, politik 'aliyah bukan politik praktis pragmatis sebagaimana partai politik. Dalam hal ini peran NU sangat lengkap, NU berjuang mempertahankan bangsa ini," paparnya.
Sebaliknya, Gus Aiz melanjutkan, peran pemerintah melalui menteri-menterinya dan seluruh birokrasi di dalamnya harus didasarkan kepentingan rakyat sekaligus juga menjaga keutuhan negara ini dari arsiran-arsiran ideologi dan pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, kebhinekaan bangsa ini harus dilestarikan menjadi pondasi peradaban sebuah bangsa dalam bingkai NKRI dan UUD 1945.
"Zaman Orde Baru, Gus Dur berpolitik hingga mengantarkan beliau menjadi Presiden keempat RI dan semua pengurus PBNU ketika itu jadi tim sukses PKB dan semua pengurus wilayah cabang juga jadi jurkam PKB, melalui jalan demokrasi yang diretas sudah benar. Saat ini bisa kita rasakan perjuangan beliau. Yang tidak memahami ini, berarti dia menyalahkan Gus Dur atau menghina Gus Dur," pungkas adik sepupu Gus Dur ini.
Sebelumnya, putri almarhum Gus Dur, Yenny Wahid menghimbauan kepada petinggi NU soal kursi menteri. Dia tidak ingin NU seolah-olah menuntut masuk kabinet.
"Saya imbau petinggi NU supaya tidak terjebak pada retorika seolah-olah kita menuntut kursi kabinet atau sebagainya," kata Yenny kepada wartawan di Jakarta, Rabu kemarin (10/7).
Dia menekankan, peran yang harus dijalankan NU adalah peran sinergis dengan pemerintah. NU diharapkan memberi masukan konstruktif dan kritik membangun.
"Jadi NU sesuai khitah tidak boleh berpolitik praktis artinya kita menghindari seolah-olah NU menuntut ada retorika NU menuntut jumlah kursi kabinet alokasi kabinet. Di NU enggak ada itu," ungkapnya.
Yenny juga berharap aspirasi warga NU selalu didengar pemerintah. Tapi tidak kemudian dengan cara bagi-bagi kursi di kabinet.
