Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengajak semua pihak agar menyerahkan masalah penunjukan menteri sepenuhnya kepada presiden.
Dedi yang juga ketua TKD Jokowi-Maruf Amin itu meminta untuk tidak terlalu mendikte atau memaksakan diri mengajukan calon menteri.
"Saya memandang bahwa seluruh otoritas penunjukan menteri adalah kewenagan presiden. Tak elok rasanya kita harus mendikte presiden untuk ngomong soal penjatahan menteri," ucap Dedi, seperti dikutip dari RMOLJabar.com, Rabu (3/7).
Dikatakan Dedi, pihaknya yakin bahwa presiden bisa mewujudkan seluruh mimpi dan harapan masyarakat untuk hidup layak dan sejahtera serta mampu menjaga keutuhan NKRI.
Untuk mewujudkan hal itu, kata Dedi, presiden harus dibantu para menteri yang memiliki kemampuan manajerial dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Sehingga kecepatan presiden harus dibantu para menteri.
"Biarkan presiden memiliki otoritas untuk menentukan siapa dan dari menteri yang akan ditunjuk, tanpa harus membicarakan bahwa dia dari partai, kalangan profesional atau dari kelompok mana pun," katanya.
"Sehingga ketika jadi menteri, maka dia mengabdi kepada presiden bukan kepada partai. Itu cara membangun kinerja kabinet yang berkualitas," sambungnya.
Selain itu, terkait penentuan calon menteri, presiden tidak boleh dibatasi oleh apa pun. Misalnya, Presiden berkehendak memilih salah satu nama yang dinilainya memiliki kemampuan dalam bidang yang akan dilakoni, namun nama itu secara politik kebetulan berafiliasi dengan salah satu parpol.
Menurutnya, hal itu pun tidak perlu dipermasalahkan jika Presiden memang berkehendak.
Sebaliknya, kata Dedi, jika salah satu parpol menginginkan banyak nama untuk jadi menteri. Tapi secara kebetulan dari sisi personalitas dan postur, yang bersangkutan tidak begitu cukup mumpuni untuk bekerja pada bidang-bidang yang tersedia, hal itu pun jangan dipaksakan.
"Jadi semuanya diserahkan ke presiden tanpa harus membicarakan profesional dan partai politik," jelasnya.
Menurutnya, di kalangan partai politik juga banyak orang-orang profesional. Sebaliknya, di kalangan profesional belum tentu juga dia punya kemampuan dan sesuai harapan.
"Intinya, prefesionalisme tidak diukur oleh partai politik atau bukan partai politik," ungkap Dedi.
