Posisi strategis seperti anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) harus terbebas atau jauh dari unsur politisi.
Begitu kata analis politik dari Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menanggapi nama Dutabesar RI untuk Malaysia Rusdi Kirana dan politisi lain dalam daftar calon anggota BPK.
"Sudah cukupkan politisi mengisi jabatan politik saja atau parlemen," tegasnya kepada Kantor Berita RMOL, Rabu (3/7).
Menurut Dedi, jika politisi PKB itu dan politisi lain betul-betul lolos sebagai anggota BPK, maka akan menimbulkan konflik kepentingan. Sebab, Rusdi yang berlatar belakang politisi akan memiliki beban moral untuk membalas budi para politisi Senayan yang meloloskan dirinya.
"Ada jiwa korsa sesama politisi dalam agenda-agenda pemeriksaan keuangan," ujarnya.
Selain itu, negara juga tampak lemah dengan membiarkan politik dikuasai oleh satu kelompok dari partai politik tertentu. Secara hukum, memang politisi punya hak yang sama. Tetapi yang harus diingat adalah sebuah negara dibangun di atas tanggung jawab yang luar biasa dan berbasis pada kepentingan warga negara.
Senada dengan itu, pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Adib Miftahul, justru menyoroti masalah etika dan moral politik Rusdi Kirana dan politisi lainnya.
"Harus mengedepankan etika dan moral politik, jangan mentang-mentang kelompok pemenang, semua juga harus diduduki oleh orang yang kompetensinya atau kapasitasnya tidak sesuai dengan kualifikasi menjadi seorang anggota BPK,†kata Adib kepada wartawan, Rabu (3/7).
BPK, sambung Adib merupakan lembaga tinggi negara yang sangat vital dalam fungsi pengawasan khususnya terkait dengan keuangan negara. Oleh sebab itu, menurutnya, setiap calon anggota harus memiliki integritas dan nilai kejujuran yang kuat.
"Dikhawatirkan dengan latar belakang Rusdi yang pengusaha akan timbul politik dagang sapi," pungkasnya.
