Pengamat: Bisa Gaduh Bila Oposisi Bergabung Ke Dalam Pemerintahan

Partai politik pengusung Jokowi-Maruf beramai-ramai menolak bergabungnya partai politik pengusung Prabowo-Sandi dinilai sangat wajar.

Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad mengatakan, Kabinet merupakan fungsi untuk mewujudkan janji kampanye, sehingga membutuhkan orang-orang yang ikut merumuskan untuk bisa mengaplikasikan janji kampanye.

"Nah itu kan membutuhkan tim atau membutuhkan orang yang sejak awal terlibat merumuskan itu, dengan kata lain itu menunjukkan secara implisit bahwa ada beberapa di kalangan partai-partai pendukung (Jokowi-Maruf)," ucap Nyarwi Ahmad kepada Kantor Berita RMOL, Selasa (2/7).

Sehingga, penolakan tersebut terjadi karena dinilai dapat menggangu menjalankan program-program yang telah disampaikan kepada masyarakat pada saat massa kampanye.

"Nah itu aspek idealis normatif, misalnya itu kan mereka merubah atau semacam kontradiksi di dalamnya," katanya.

Menurut Nyarwi, visi antara Jokowi-Maruf dengan Prabowo-Sandi memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Sehingga, hal tersebut akan menimbulkan dampak kegaduhan jika partai politik oposisi bergabung di pemerintahan Jokowi.

"Itu sama saja menarik kekuatan oposisi yang sebenarnya sudah ada di luar ditarik ke dalam, dan tentu itu punya risiko yang mengurangi kelincahan kinerja pemerintahan Jokowi dengan kabinetnya gitu," jelasnya.