Berita

Jokowi dan ketum partaikoalisi/Net

Politik

Ramai-ramai Tolak Gerindra Cs, Parpol Koalisi Jokowi Takut Jatah Menterinya Berkurang

SENIN, 01 JULI 2019 | 15:47 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai politik pengusung Jokowi-Maruf beramai-ramai menolak Partai Gerindra termasuk parpol lain pengsung Prabowo-Sandi masuk kabinet.

Adapun alasan parpol koalisi Jokowi itu, Indonesia memerlukan oposisi agar ada check and balance, dengan demikian pemerintahan berjalan dengan efektif.

Menurut pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, alasan itu memang benar secara substansi. Tapi melihat kondisi sekarang, alasan itu hanya lebih pada pembenaran.


"Mareka khawatir jatah menteri mereka berkurang," ujar Ujang saat dihubungi Kantor Berita RMOL, Senin (1/7).

Kalau Partai Demokrat dan PAN bergabung masuk kabinet Jokowi-Maruf, tentu akan mengurangi kursi menteri parpol koalisi Jokowi. Belum lagi Partai Gerindra, jika benar partai pimpinan Prabowo Subianto itu bergabung, tidak mungkin hanya dapat jatah satu menteri.

"Jadi, Gerindra dan kawan-kawan akan mengurangi kursi yang sudah dijanjikan (untuk parpol koalisi Jokowi)," demikian Ujang.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya