DPR Kritisi Praktik Manipulasi Domisili Demi Zonasi PPDB

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui mekanisme zonasi sebesar 80 persen membuka ruang praktik manipulasi domisili. Pelaksanaan PPDB harus diawasi dan dievaluasi.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Reni Marlinawati mengatakan bahwa pihaknya mendapat laporan terdapat praktik manipulasi domisli yang dilakukan calon wali murid demi mendapatkan sekolah favorit.

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mencermati praktik ini," ujar Reni dalam keterangannya di Jakarta.

Menurut Reni, praktik manipulasi domisili tentu diduga kuat terjadi pelanggaran hukum dengan memalsukan domisili. Karenanya pemerintah harus melalukan investigasi dan berkoordinasi dengan aparat hukum.

Menurut anggota DPR dari Sukabumi ini, praktik tersebut harus diusut tuntas. Ini harus menjadi catatan penting bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan perbaikan.

"Kita sepakat, ada masalah dalam penerapan sistem PPDB ini. Pemerintah harus melakukan perbaikan dalam pelaksanaannya," pinta Reni.

Penerapan PPDB merujuk pada Permendikbud No 20 Tahun 2019. Dalam ketentuannya disebutkan tiga jalur masuk sekolah milik pemerintah yakni melalui zonasi sebesar 80 persen, prestasi 15 persen dan perpindahan domisili orang tua sebesar 5 persen.

Permendikbud ini merupakan perubahan Permendikbud 51/2018 yang baru diubah beberapa hari lalu.