Berita

Dr. Rahmawati Husein (berjilbab)/MDC

Dunia

Hadiri Sidang PBB, Muhammadiyah Dorong Perubahan Perspektif Bantuan Kemanusiaan

JUMAT, 28 JUNI 2019 | 10:58 WIB | LAPORAN:

RMOL. Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah atau dikenal Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) berbagi pengalaman menangani gempa bumi dan tsunami di Sulawesi dalam Panel Tingkat Tinggi Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan Kemanusiaan di Jenewa, Rabu (26/6) lalu.

Wakil Ketua MDMC, Dr. Rahmawati Husein hadir menjadi salah satu pembicara dengan tema khusus “Penguatan Aksi Kemanusian: Langkah ke depan untuk meningkatkan pelokalan dan pelibatan masyarakat untuk respon yang lebih inklusif dan efektif”

Rahmawati Husein yang juga Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan salah satu Unsur Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi satu-satunya wakil Asia, dari empat panelis yang berasal dari Kolombia, Liberia, dan Uganda.


Panel Tingkat Tinggi ini dihadiri 191 peserta perwakilan negara-negara anggota PBB, badan-badan PBB, lembaga/organisasi kemanusiaan international, serta lembaga donor.

Dalam kesempatan tersebut Rahmawati menyampaikan organisasi international harus mau berubah dan memiliki perpektif yang baru dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

Mekanisme yang dipakai di negara tujuan perlu diperhatikan, sehingga tidak asal datang tanpa memahami arsitektur kemanusiaan.

Di samping itu organisasi internasional perlu bekerja sama dengan organisasi lokal secara sejajar. Tidak mengarahkan sesuai keinginan atau praktek seperti yang mereka biasa lakukan.

Para pelaku Internasional tersebut perlu mencari tahu pemain lokal, memahami cara kerja organisasi lokal, dan mendukung upaya yang dilakukan bukan malah sebaliknya.
 
Rahmawati menegaskan perlunya memahami semua aktor baik pemerintah di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, kelompok swasta, organisadi non pemerintah, LSM, komunitas, kampus dan sebagainya.

Aktor lokal tersebut sangat penting dan memiliki peran sentral dalam mempercepat penanganan darurat.

"Sebagai contoh MDMC PP Muhammmadiyah setiap tahunnya merespon 70 kejadian bencana di Indonesia, meningkat dari 50-an pada tahun 2010-2015," papar Rahmwati seperti dikutip dari rilis tertulis kiriman Sekretaris MDMC PP Muhammadiyah, Arif Nur Kholis.

Oleh karena itu lembaga asing penting untuk melengkapi, mendukung secara finansial maupun keahlian, tanpa mendominasi program serta mempertimbangkan keberlanjutan.

Rahmawati juga menyatakan bahwa lembaga internasional perlu menginvestasikan penguatan kapasitas lokal melalui penciptaan kondisi atau lingkungan yang membuat masyarakat sadar risiko bencana, kemampuan untuk menghadapi bencana melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemauan untuk melakukan aksi.

Kedua, penguatan kapasitas institusi melalui pembuatan SOP, mekanisme dan tata kerja serta berbagai pelatihan bersama baik pelatihan di ruangan maupun pelatihan di lapangan untuk menguji sistem.

Ketiga, penguatan kapasitas individu pekerja kemanusiaan baik pimpinan, staff management maupun relawan agar mampu merespon dengan lebih baik, lebih cepat, efektif dan efisien.

Pada bagian akhir, Rahmawati menegaskan penting investasi dilakukan secara merata di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten dan Kota yang menjadi ujung tombak dalam penanganan darurat.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya