Berita

Hendarsam Marantoko (dua dari kanan)/RMOL

Politik

SENGKETA PILPRES

Jelang Putusan, MK Diingatkan Lagi Bukan Mahkamah Kalkulator

SABTU, 22 JUNI 2019 | 14:32 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pilar terakhir penjaga konstitusi diharapkan tidak mengedepankan perhitungan secara kuantitatif.

Demikian disampaikan Jurubicara Bidang Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hendarsam Marantoko saat menjadi pembicara diskusi "Sidang MK dan Kita" di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (22/6).

"Karena kalau aspek kuantitatif yang dikedepankan maka mahkamah kedepannya akan menjadi mahkamah kalkulator karena perhelatan Pilpres di persidangan MK ini merupakan puncak tertinggi dari semuanya yang merupakan atap dan merupakan rol model bagi penegakan hukum," kata Hendarsam.


BPN, kata Hendarsam, sangat berharap MK tetap bisa menjaga marwah sebagai penjaga konstitusi dengan tidak hanya menitikberatkan aspek hitung-hitungan semata, MK juga diharapkan mempertimbangkan kesaksian para ahli maupun saksi paslon 02 Prabowo-Sandi yang dihadirkan di persidangan.

"Tidak hanya menghitung dan mengkalkulasi. Kalau begitu tidak perlu profesor di bidang hukum yang menjadi penentu, yang diperlukan adalah
hakim Mahkamah Konstitusi yang mempunyai sifat negarawan," pungkasnya.

Keterangan saksi dan ahli terakit sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) rampung, Jumat malam (21/6).

Setelah itu, semua hakim MK akan membahas semua hal yang telah diuraikan di dalam persidangan untuk kemudian diputuskan pada 28 Juni 2019 mendatang.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya