Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko/Net
Patroli siber yang dilakukan aparat kepolisian mendapat lampu hijau dari Istana. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko bahkan setuju patroli siber menyasar ke grup Whatsapp.
"Ya memang harus begitu (patroli siber)," kata Moeldoko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/6).
Moeldoko mengaku sempat berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang digelar di Posko Menkopolhukam. Bersama dengan Panglima TNI, Kapolri, Menkominfo, Jaksa Agung, Mendagri, pihaknya sepakat untuk mengupayakan mengurangi intensitas kegiatan di sosial media yang berpotensi mengancam keamanan negara.
Hal itu dilakukan saat menghadapi kondisi yang ditengarai bisa mengacaukan dan menganggu situasi keamanan nasional.
Saat disinggung soal privasi, mantan Panglima TNI ini menyebut bahwa keamanan negara lebih dipentingkan dibanding privasi.
"Kita memikirkan privasi atau keamanan negara? Kan begitu. Kalau kita berikir untuk keamanan negara, nyawa saja kita berikan apalagi sekadar privasi," jelasnya.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa patroli siber ini bukan sebagai langkah represif negara, melainkan lebih pada memikirkan keamanan negara.
"Keamanna nasional harus diberikan karena itu tanggung jawab presiden, tanggung jawab pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Kalau nanti tidak dilindungi karena abai, mengutamakan privasi, maka nanti presiden salah loh," tandasnya.
Pihak Mabes Polri pun meluruskan terkait patroli siber yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Siber Bareskrim terhadap aplikasi Whatsapp (WA).
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, Bareskrim tidak langsung masuk ke dalam WA termasuk Whatsapp Grup (WAG) dengan menyadap dalam rangka patroli siber.
"Jadi enggak ada mantau Whatsapp ya," tegas Dedi.
