Berita

Fahira Idris/Net

Politik

Sidang MK Harus Jadi Media Pencerahan

KAMIS, 13 JUNI 2019 | 13:30 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) diharapkan bisa menjadi media pendidikan politik bagi rakyat di tengah persilangan pendapat selama penyelenggaraan pemilu, terutama Pilpres 2019.

Atas alasan itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris ingin sidang MK menyajikan perdebatan yang substantif dan cerdas, sehingga tidak hanya akan media pendidikan politik bagi rakyat, tetapi juga akan menjadi forum bagi rakyat untuk menyaksikan langsung bahwa nilai-nilai dasar dari demokrasi adalah kejujuran dan keadilan.

“Kita berharap sidang sengketa pilpres di MK nanti menjadi media pencerahan bagi siapa saja, baik bagi mereka yang berkayakinan bahwa pilpres tidak berlangsung demokratis, jujur, dan adil, maupun bagi mereka yang berkeyakinan bahwa pilpres sudah demokratis, jujur, dan adil," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (13/6).


"Oleh karena itu, rakyat diharapkan ikut memantau dan mengawasi jalannya persidangan lewat berbagai media komunikasi,” imbuhnya.

Sidang gugatan sengketa di MK sendiri memberi kesadaran publik bahwa sebagai sebuah proses politik, pemilu sangat rentan dengan pelanggaran-pelanggaran. Sementara Indonesia sebagai negara demokratis dituntut untuk bisa menggelar pemilu yang bersih.

"Dari pemilu yang bersih, jujur, adil, bebas, dan tidak memihak maka akan lahir sebuah pemerintahan yang demokratis. Dan MK diberi tanggung jawab untuk memastikan hal ini,” tukas Senator Jakarta ini.

Salah satu pendidikan politik yang penting disajikan selama proses sidang PHPU ini, sambung Fahira, adalah makna PHPU jangan dimaknai dalam arti sempit berupa penghitungan suara saja, tetapi juga berbagai pelanggaran yang terjadi baik dalam perhitungan suara maupun dalam proses yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Artinya, MK juga berwenang memproses dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilu.

“Mudah-mudahan segala keriuhan pascapilpres ini bisa reda di tangan MK. Kita doakan bersama, para Hakim Konstitusi mampu memutus perkara perselisihan hasil pilpres ini dengan adil dan imparsial,” pungkas Fahira.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya