Berita

Maruf Amin/Net

Politik

Pakar Soal Status Maruf: Tugas MK Memeriksa Hasil Pilpres, Bukan Keabsahan Calon

SELASA, 11 JUNI 2019 | 21:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mempermasalahkan syarat pencalonan terhadap calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin dinilai mundur kembali ke seleksi pemberkasan persyaratan saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pakar Hukum Tata Negara, Hifdzil Alim mengatakan, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) ialah memeriksa perselisihan hasil Pemilu, sedangkan jika mempermasalahkan persyaratan calon adalah kewenangan KPU.

"Kompetensi absolut dari Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum, berarti peserta pemilu yang ingin menggugat hasil pemilu harus menyertakan bukti-bukti yang mengarah ke hasil pemilihan umum. Soal persyaratan peserta pemilu bukan di MK tetapi di penyelenggara pemilu, KPU Bawaslu dan DKPP," ucap Hifdzil Alim kepada Kantor Berita RMOL, Selasa (11/6).


"Jadi dicek dulu, artinya apa flashback ke belakang lagi, kita sudah maju ke depan walau kemudian flashback ke belakang lagi jadi mundur (prosesnya)," tambahnya.

Hifdzil menegaskan, memeriksa permasalahan pemilihan umum dengan persyaratan umum merupakan dua hal yang berbeda. Sehingga, MK tidak akan bisa mendiskualifikasi pasangan 01.

"MK itu kan memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum, bukan memeriksa keabsahan calon, itu kan dua hal yang berbeda. Itu kewenangan ada di KPU yang menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden," tegasnya.

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo-Sandi membawa bukti baru ke MK terkait adanya bukti yang menerangkan bahwa cawapres 01 Ma'ruf Amin masih menjabat di dua anak perusahaan BUMN. Hal tersebut dinilai bisa mendiskualifikasi pasangan capres dan cawapres 01 Jokowi-Ma'ruf.

"Saya berkeyakinan bahwa, bukti baru yang dibawa oleh tim hukum Prabowo-Sandi silahkan saja dibawa ke MK, nanti dibuktikan di MK gitu. Pengkajian tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, kalau tim kuasa hukum Prabowo-Sandi membawa bukti-bukti yang menurut mereka menguatkan permohonan mereka silahkan saja dibawa, nanti dibuktikan di Pengadilan," tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Bos Exxon Prediksi Harga Minyak Bakal Lebih Meledak

Sabtu, 02 Mei 2026 | 14:21

SSMS Bagikan Dividen Rp800 Miliar dari Laba 2025

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:51

Postidar Kecam Video Diduga Pernyataan Amien Rais soal Sekkab Teddy

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:18

Bank Dunia Proyeksikan Harga Emas dan Perak Turun pada 2027

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:00

Hardiknas 2026, Komisi X DPR Ingin Pendidikan Berkualitas Merata ke Pelosok

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:37

Polda Metro Pulangkan 101 Orang yang Diamankan Saat May Day

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:30

China Minta PBB Tinjau Ulang Rencana Penarikan Pasukan UNIFIL dari Lebanon

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:21

Ratusan Demonstran Ditangkap dalam Aksi Hari Buruh di Turki

Sabtu, 02 Mei 2026 | 11:17

Komisi III DPR: Pemberantasan Narkoba Tak Boleh Kendor!

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:59

Yen Bergolak: Intervensi Jepang Paksa Dolar AS Rasakan Kerugian Mingguan Terburuk

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:41

Selengkapnya