Kedua kubu yang berkontestasi dalam Pilpres 2019 harus aktif jika benar-benar menghendaki rekonsiliasi. Sementara saat ini, dorongan rekonsiliasi justru datang dari pihak-pihak yang justru terlibat dalam ketegangan.
Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menjelaskan, secara etimologis adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan sehingga menjadi seperti keadaan semula. Rekonsiliasi, sebutnya, juga dapat diartikan sebagai perbuatan menyelesaikan perbedaan.
"Ini artinya harus muncul dari kedua belah pihak. Jika ini terjadi sangat mungkin rekonsiliasi dilakukan," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita RMOL, Selasa (11/6).
Namun demikian, Ubedilah juga menyebut kemungkinan rekonsiliasi yang dimotori pihak ketiga di luar dua kubu yang berserteru. Syaratnya, pihak ketiga ini harus netral atau tokoh bangsa yang tidak terlibat dalam ketegangan politik.
"Problemnya, para tokoh netral yang dahulu tidak ikut-ikutan politik praktis, pada pemilu 2019 kali ini cenderung terjebak politik praktis. Mereka misalnya tampak memberikan dukungan, atau ditarik-tarik oleh kontestan untuk memberikan dukungan. Saat ini kita krisis tokoh bangsa," sesalnya.
Lebih lanjut, Ubedilah pun memberikan setidaknya empat hal yang harus jadi pertimbangan agar proses rekonsiliasi politik antara elite pendukung Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi terwujud.
Pertama, terang Ubedilah, rekonsiliasi harus dilakukan atas dasar kesadaran kedua belah pihak untuk mengutamakan kepentingan nasional. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus benar-benar mengesampingkan kepentingan sepihak masing-masing.
"Kedua, jika tidak datang dari kedua belah pihak, maka hanya bisa dilakukan mediator yaitu para tokoh bangsa yang tidak terjebak dukung-mendukung dalam kontestasi Pilpres 2019," imbuhnya.
Jika tokoh bangsa yang dimaksud tidak ada, Ubedilah menyebut peran maka pihak kampus untuk menjadi alternatif dalam memediasi rekonsiliasi politik sebagai syarat ketiga.
"Sebab, kalangan akademis diharapkan independensinya terjaga. Universitas yang kredibel mungkin bisa dipercaya untuk mengadakan rekonsiliasi," terangnya.
"Keempat, selain mengutamakan kepentingan nasional, isi rekonsiliasi juga harus mewakili kepentingan paling konkret yang menjadi pokok soal kedua belah pihak," lanjut Ubedilah.
Tak kalah penting, isi dokumen rekonsiliasi menurut Ubedilah juga harus memberikan evaluasi terhadap sistem politik yang saat ini dipraktikkan.
"Sebab, sistem itulah yang menjadi penyebab utama dari seluruh hiruk-pikuk ketegangan politik saat ini. Sistem politik yang dibuat rezim legislatif dan eksekutif saat ini," pungkasnya.
