Berita

Andi Arief/Net

Politik

Demokrat: Pengkhianat Dalam Koalisi Adalah Penggerak Premanisme

SELASA, 11 JUNI 2019 | 09:55 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Posisi Partai Demokrat yang tidak mendukung aksi jalanan dan premanisme dalam menuntaskan sengketa pilpres dinilai sudah tepat.

Apalagi, kata kader Partai Demokrat Andi Arief jika menilik dari laporan dari Majalah Tempo yang mengungkap dugaan kerusuhan 21 dan 22 Mei terjadi karena digerakkan oleh mantan anggota Tim Mawar yang berhimpun di relawan Prabowo-Sandi.

Dalam laporan berjudul “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah” yang terbit pada Senin (10/6) lalu itu, Ketua Baladhika Indonesia Jaya, Dahlia Zein disebut sempat memberikan perintah kepada anak buahnya yang ikut aksi di depan Bawaslu agar membuat benturan dengan aparat keamanan.


Disebutkan juga bahwa Dahlia Zein kerap berkomunikasi dengan Fauka, anak buah Prabowo di Kopassus dan anggota Tim Mawar tahun 1998. Komunikasi yang terjalin seputar kerusuhan di Bawaslu pada 21 dan 22 Mei lalu.

“Jika laporan Majalah Tempo benar maka langkah Partai Demokrat sudah tepat. Bukan menolak people power, tapi tidak ingin terlibat Premanisme,” teranganya dalam akun Twitter pribadi, Selasa (11/6).

Andi kemudian menerangkan bahwa pengkhianat sesungguhnya dalam Koalisi Adil Makmur bukan Demokrat, melainkan pihak-pihak yang menggerakkan premanisme.

Atas alasan itu, Demokrat berkeinginan agar hubungan Prabowo-Sandi dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan momentum premanisme diputus.

“Biarlah people power terus mencari upaya damainya, biarlah premanisme berhadapan dengan penegak hukum, dan diisolasi dari perjuangan politik,” ujarnya.

Dia mengajak semua pihak untuk memberantas premanisme jalanan selama proses sengketa pilpres berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK). Hanya dengan begitu, sambungnya, MK bisa memutus dengan adil dan jalan rekonsiliasi sesudahnya tidak direcoki.

Andi mengingatkan bahwa di dunia ini tidak pernah ada kekuatan politik yang kalah pemilu bisa membalikkan keadaan dengan membuat kerusuhan.

“Filipina 1986 bukan karena semata pemilunya, namun puncak people power belasan tahun lamanya,” tegasnya.

Populer

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya