Isu rekonsiliasi antara kekuatan pendukung Paslon 01 dan Paslon 02 mencuat seiring berakhirnya pesta demokrasi. Salah satu yang menjadi pembicaraan adalah rekonsiliasi dalam bentuk pemberian kursi menteri kepada pihak oposisi.
Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio mengatakan, oposisi mendapat kursi menteri sebagai bentuk rekonsiliasi terlalu receh. Ia pun menyampaikan cara yang lebih elegan jika para elite menginginkan rekonsilias berupa pembagian kekuasaan atau power sharing.
"Nah rekonsiliasi ini mungkin bisa diselesaikan dengan oposisi yang mendapatkan kursi di kabinet. Tapi kalau menurut saya, power sharing dari kursi menteri terlalu receh" ujarnya kepada Kantor Berita RMOL, Senin (10/6).
Hendri menambahkan, power sharing yang lebih menarik adalah ketika kelompok oposisi mendapatkan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pasalnya, PDIP sebagai pemenang Pemilu berdasarkan UU MD3, imbuh Hendri, sudah dipastikan akan menduduki kursi Ketua DPR.
"Jadi Ketua MPR inikan dipilih oleh DPD dan DPR. Kalau power sharing misalnya oposisi mendapatkan paket Ketua MPR, itu akan menarik. Karena apapun itu, oposisi dibutuhkan," jelasnya.
Sementara jika pembagian pada jabatan menteri, lanjut Hendri, itu akan membuat semua kekuatan politik berada di satu kubu. "Ini seperti Orde Baru jilid II, semua menyanyikan lagu setuju kalau kata Iwan Flas. Ini enggak bagus, ini kemunduran buat demokrasi, buat Indonesia," imbuhnya.
Lebih lanjut Hendri menegaskan, oposisi sebagai kekuatan penyeimbang sangat dibutuhkan dalam kehidupan demokrasi. Sehingga, sangat tidak elok jika kemudian oposisi turut bergabung dengan pemerintahan melalui kursi kabinet.
"Jadi oposisinya sih harus ada, dan kalau pun memamg harus power sharing, power sharing-nya jangan hanya bagi-bagi kursi menteri, terlalu receh, terlalu murah. Kalau mau memang pembagiannya adalah oposisi ada di legislatif, minimal ketua MPR dan beberapa paket pimpinan DPR, termasuk ketua Banggar, itu akan tepat menurut saya," terang Hendri.
Di samping itu, Hendri juga menyarankan agar pemerintahan selanjutnya juga mengakomodir konten visi misi yang ditawarkan oleh pesaing politiknya. "Misalnya ada beberapa usulan dari Gerindra itu bisa dipenuhi juga oleh petahana," sebutnya.
"Jadi saya enggak setuju kalau misalnya power sharing hanya bicara tentang pembagian kursi menteri, harus lebih dari itu. Kalau cuma menteri, terlalu receh," pungkas Hendri.
