Berita

Mardani Ali Sera/Net

Politik

Demokrat Minta Koalisi Partai Bubar, PKS: Kami Istiqomah Bersama Prabowo-Sandi

SENIN, 10 JUNI 2019 | 04:28 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera angkat bicara terkait usulan Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik yang meminta partai koalisi pengusung capres dan cawapres pada Pilpres 2019 membubarkan diri.

Mardani menilai, pembubaran koalisi justru hanya memberikan dampak negatif dan kurang bijak.

Menurutnya, bila koalisi bubark makan akan menyulitkan dalam pengambilan keputusan politik.


"Pembubaran koalisi justru menyulitkan pengambilan keputusan politik. Biarkan ini jadi pembelajaran bersama dengan syarat semua mengedepankan akhlak politik yang dewasa," kata Mardani dalam keterangannya, Minggu (9/6).

Mengenai sikap PKS, Mardani memastikan akan terus bersama Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

"PKS Insya Allah istiqomah bersama Koalisi Adil Makmur," tutur dia.

Rachland Nashidik meminta calon presiden, Prabowo Subianto membubarkan koalisi partai politik pendukung di Pilpres 2019.

"Saya usul Anda (Prabowo) segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," kata Rachland dalam akun Twiter pribadinya, Minggu (9/6).

Ia beralasan, pembubaran koalisi perlu dilakukan lantaran Pilpres 2019 sudah selesai. Soal gugatan Pilpres 2019 yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) disebutnya tak lagi menjadi kepentingan partai.

"Pak Prabowo, pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres, tak melibatkan peran partai," lanjutnya.

Di sisi lain, imbauan tersebut juga disampaikan kepada calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo. Pembubaran koalisi oleh petahana diharapkan mampu menyatukan masyarakat yang sebelumnya terkotak-kotakkan oleh pilihan politik di Pemilu 2019.

"Anjuran yang sama, bubarkan koalisi juga saya sampaikan pada Pak Jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," tandasnya.  

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

TNI AL dan Kemhan Belanda Bahas Infrastruktur Bawah Laut Kritis

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:00

Beda Imlek dan Cap Go Meh, Ini Makna dan Rangkaian Tradisinya

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:52

Kabar Baik! Bansos PKH dan Bencana Bakal Cair Jelang Lebaran

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:36

KPK Sita 50 Ribu Dolar AS dari Kantor dan Rumah Dinas Ketua PN Depok

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:27

Mengupas Multi Makna Kata 'Lagi'

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:18

Keberadaan Manusia Gerobak Bakal Ditertibkan Jelang Ramadan

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:07

Prabowo Diyakini Bisa Dua Periode Tanpa Gibran

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:02

KPK Endus Pencucian Uang Korupsi Sudewo Lewat Koperasi

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi CPO dan POME Rp 13 Triliun, Ini Daftar Namanya

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

Selengkapnya