Berita

Mardani Ali Sera/Net

Politik

Demokrat Minta Koalisi Partai Bubar, PKS: Kami Istiqomah Bersama Prabowo-Sandi

SENIN, 10 JUNI 2019 | 04:28 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera angkat bicara terkait usulan Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik yang meminta partai koalisi pengusung capres dan cawapres pada Pilpres 2019 membubarkan diri.

Mardani menilai, pembubaran koalisi justru hanya memberikan dampak negatif dan kurang bijak.

Menurutnya, bila koalisi bubark makan akan menyulitkan dalam pengambilan keputusan politik.


"Pembubaran koalisi justru menyulitkan pengambilan keputusan politik. Biarkan ini jadi pembelajaran bersama dengan syarat semua mengedepankan akhlak politik yang dewasa," kata Mardani dalam keterangannya, Minggu (9/6).

Mengenai sikap PKS, Mardani memastikan akan terus bersama Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

"PKS Insya Allah istiqomah bersama Koalisi Adil Makmur," tutur dia.

Rachland Nashidik meminta calon presiden, Prabowo Subianto membubarkan koalisi partai politik pendukung di Pilpres 2019.

"Saya usul Anda (Prabowo) segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," kata Rachland dalam akun Twiter pribadinya, Minggu (9/6).

Ia beralasan, pembubaran koalisi perlu dilakukan lantaran Pilpres 2019 sudah selesai. Soal gugatan Pilpres 2019 yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) disebutnya tak lagi menjadi kepentingan partai.

"Pak Prabowo, pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres, tak melibatkan peran partai," lanjutnya.

Di sisi lain, imbauan tersebut juga disampaikan kepada calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo. Pembubaran koalisi oleh petahana diharapkan mampu menyatukan masyarakat yang sebelumnya terkotak-kotakkan oleh pilihan politik di Pemilu 2019.

"Anjuran yang sama, bubarkan koalisi juga saya sampaikan pada Pak Jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," tandasnya.  

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya