Berita

Politik

Parpol Pendukung Ngaku Belum Diajak Bahas Jatah Menteri Kabinet Jokowi

MINGGU, 09 JUNI 2019 | 14:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Belakangan mencuat isu komposisi kabinet yang bakal dibentuk Presiden Joko Widodo di pemerintahan mendatang. kabar tersebut bahkan berhembus saat Mahkamah Konstitusi (MK) masih menyelesaikan gugatan Pilpres 2019.

Saat dikonfirmasi hal ini, Politisi PPP, Achmad Baidowi mengaku belum ada pembahasan jatah menteri untuk PPP sebagai partai pendukung paslon nomor urut 01, Jokowi-Maruf.

"PPP belum memikirkan hal tersebut karena belum ada pembicaraan. Selain itu penentuan nama-nama untuk kabinet merupakan hak perogratif presiden terpilih Jokowi," kata Baidowi saat dihubungi Kantor Berita RMOL, Minggu (9/6).


Meski demikian, Baidowi menyebut apabila partainya itu dibutuhkan oleh koalisi untuk mengisi kabinet Jokowi-Maruf nanti, pihaknya siap menyodorkan beberapa nama.

"Kalau dipercaya, pada intinya siap tinggal bicara kebutuhan. Kader di PPP banyak yang munpuni. Ada Plt Ketum Suharso Monoarfa, Sekjen Arsul Sani, Kaketum Arwani Thomafi, dan Mardiono," ungkap Baidowi.

Lebih lanjut, partai berlambang Kabah ini tetap menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih untuk menjadikan kader-kader terbaiknya sebagai Menteri.

"Tapi sekali lagi kami dalam posisi menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi," tandasnya.

Populer

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya