Berita

Foto: Net

Politik

Pak Jokowi, Rakyat Sudah Muak Banyak Anggota Kabinet Kerja I Abaikan Nawacita, Malah Korupsi

MINGGU, 09 JUNI 2019 | 02:33 WIB | LAPORAN:

Presiden Joko Widodo diperingatkan keras untuk membersihkan Kabinet Kerjanya dari para pembantunya yang terlibat dugaan kasus korupsi.

Kepercayaan masyarakat Indonesia, terutama para aktivis kian memudar terhadap integritas Kabinet Kerja I yang dianggap melenceng dari Nawacita.

Aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Antony Yudha Benusu alias Aben menegaskan, jaringan aktivis mahasiswa dan masyarakat kelas bawah sudah muak dengan sepak terjang sejumlah menterinya Jokowi, yang tak kunjung menunjukkan komitmennya menjalankan Nawacita.


“Cukup sudah. Kami sudah muak, masyarakat pun sudah muak. Pak Jokowi, segera amputasi menteri-menteri yang terindikasi korupsi dan tidak melaksanakan Nawacita,” tutur Aben di Jakarta.

Aben yang merupakan salah satu Inisiator Gerakan Rakyat Proletariat ini merinci, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, misalnya, tengah dibidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap bersama sejumlah politisi yang sedang ditangkapi oleh lembaga antirasuah itu.

Lagipula, Enggar yang seharusnya melaksanakan Nawacitanya Jokowi, justru membangkang lewat kebijakan-kebijakan sejumlah bahan pokok impor.

"Kami menduga, Menteri Enggar itu bagian dari mafia yang menyengsarakan masyarakat. Sejumlah impor bahan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, malah dijadikan permainan oleh Menteri Enggar. Ini harus dibongkar dan diusut tuntas. Menteri seperti dia ini sangat memuakkan. Jangan dipelihara,” tegas Aben.

Kemudian, lanjut Aben, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya masih belum bersih dari dugaan korupsi kasus Proyek Ancol Beach City dan Pembangunan Music Stadium senilai Rp 118 miliar, pada akhir 2003.

“Dan yang paling membuat sedih dan trenyuh, adalah ketidakmampuannya mengendalikan harga tiket pesawat terbang, yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Baru kali ini, masyarakat menjerit habis-habisan dengan harga tiket pesawat yang menggila,” tutur Aben.

Sedangkan, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, dipertanyakan kinerjanya dalam mengurusi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sejumlah kerusuhan dan kebakaran Lapas yang baru-baru ini terjadi, maupun dugaan permainan mafia dan gembong narkoba di Lapas, ditengarai masih dalam sepengetahuan Yasonna.

Untuk Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi, diduga kuat terlibat dalam kasus suap Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Nah, yang terbaru adalah Menteri ESDM Ignasius Jonan. Menteri yang sebelumnya pernah dipecat oleh Presiden Jokowi ini, dan masuk kembali ke dalam jajaran kabinet, terseret dugaan kasus korupsi pengadaan Pembangkit Listrik. Kasusnya saat ini sedang diusut oleh KPK.

“Ini membuktikan, banyak anggota Kabinet Kerja yang terindikasi korup,” imbuh Aben.

Sedangkan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, kata dia, saat ini KPK sedang mengusut keterlibatan bersangkutan dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag.

Aben juga menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan  (MKP) Susi Pudjiastuti. Menurut dia, selama ini Susi cukup lihai memainkan peran-peran pencitraannya dengan menenggelamkan dan meledakkan kapal-kapal pencuri ikan. Akan tetapi, masih kata Aben, dalam penerapan Program Nawacita bagi nelayan dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil tidak nyata.

"Bahkan, sejumlah aktivis di sektor kelautan dan nelayan, melaporkan Menteri Susi atas dugaan korupsi pengadaan kapal-kapal nelayan, dan juga sejumlah pengadaan lainnya.

“Pak Jokowi mesti mendengarkan jeritan rakyatmu. Banyak menteri itu yang ternyata tidak taat pada Nawacita, dan malah korup. Masyarakat Indonesia kian terus terinjak-injak dan terpuruk dalam kesulitan ekonomi dan kemiskinan, karena ulah mereka. Segeralah diamputasi dan diganti dengan jajaran kabinet yang benar-benar loyal kepada rakyat Indonesia dengan menjalankan Nawacita secara sungguh-sungguh," pungkas Aben.

Populer

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya