Berita

Mudik/Net

Publika

Mudik Pasca Pilpres

SENIN, 03 JUNI 2019 | 14:43 WIB | OLEH: SYAHGANDA NAINGGOLAN

JAKARTA lenggang. Begitu juga Jabodetabek, diberitakan hampir setengah, 15 juta, penduduknya mudik lebaran. 6 hingga 8 juta pulang ke Jawa Tengah. Sekitar 1 hingga 1,5juta ke Jawa Timur. Sisanya ke Jawa Barat, Sumatra dan Indonesia Timur. Mungkin angka-angka ini perlu verifikasi.

Mudik adalah peneguhan identitas. Dalam model lama, desa versus kota, maka peneguhan identitas dilakukan dengan menemukan kembali spirit kolektifitas desa, kesahajaan, kejujuran dan berbagai kemurnian hidup lainnya. Namun, dalam model baru, dengan adanya dunia maya dan Internet of things (IOT) & Big Data (everybody googling), di mana desa vs kota tidak berhadapan secara statis, desa bisa saja sudah berubah menjadi tempat tanpa spirit lama tumbuh berkembang.

Di Pulau Jawa, desa-desa mungkin sudah berubah. Di Jawa Barat, pabrik-pabrik sudah bergeser ke Sukabumi dan Cianjur, misalnya. Di Jawa Tengah, Wonogiri, Klaten, Kendal,  Kab. Semarang, dll yang jarang ada pabrik, beberapa tahun belakangan sudah penuh dengan pabrik, yang relokasi dari Jabotabek dan Jabar.


Begitu juga di berbagai tempat lainnya. Desa-desa menjadi urban. Namun, yang lebih penting lagi ketika media sosial menghampiri semua orang-orang desa, maka interaksi sosial intensif tidak membatasi kota vs desa, melainkan totalitas kota dan desa. Yang akhirnya mengaburkan di mana koordinat titik kemurnian spirit itu berada.

Mencari kemurnian jiwa ke desa mungkin tidak akan diperoleh pemudik, khususnya di Jawa. Mungkin di luar Jawa, suasana masa lalu dari sebuah asal usul masih gampang di napak tilas. Lalu bagaimana pemudik di Jawa mencari spiritualitas jiwanya?

Dalam model dinamik, sebuah permodelan yang saling mempengaruhi, mencari tempat peneguhan identitas dan spiritualitas lebih tepat diletakkan pada interaksi sosial yang terjadi antara masyarakat daerah asal dengan pemudik. Interaksi ini bersifat saling mengisi atau memperteguh atau bahkan sebaiknya, saling menihilkan. Pemudik bisa saja pada akhirnya melihat desa sebagai pusat kealfaan, bukan sumber spirit kolektivitas ataupun spiritualitas itu.

Jadi keyakinan dan pikiran pemudik selama diperantauan menjadi modal utama dalam dialog sosial yang akan terjadi di kampung halamannya. Bisa jadi keyakinan ini bersifat dominan, meski belum dapat diterima di daerah asalnya.

Konteks Pilpres

Sebanyak 50 persen  pemudik Jawa asal Jabotabek sedikitnya memilih Prabowo pada pilpres kemarin dan sebagiannya ada yang ikut aksi 21-22 Mei. Asumsi ini sederhana karena mereka sudah bagian dari masyarakat Jabodetabek, di mana Prabowo dan pandangan-pandangannya disukai di situ. Sekarang 50 persen ini akan berinteraksi dengan sanak familinya, khususnya kalau di Jawa Tengah, dominan pro Jokowi.

Peneguhan identitas dan pencarian spiritualitas di kampung halaman tidak mungkin dilakukan tanpa interaksi sosial. Dan juga tidak mungkin dilakukan dengan model lama di mana kampung halaman diasumsikan tempat masyarakat "suci" yang jauh dari "dosa-dosa” kota.

Sebaliknya, dengan asumsi totalitas desa-kota dalam interaksi yang berlangsung intensif via media sosial selama ini, pemudik perlu menyadari bahwa kehadiran mereka di sana, dalam konteks pilpres dan ketegangan setelahnya, hanyalah peristiwa konfirmasi dan rekonfirmasi saja. Bagi pemudik, mereka dapat mencari tahu fakta-fakta pilpres, khususnya berkaitan dengan isu "money politics",  pengerahan aparatur negara,  pencoblosan sendiri dan lain-lain.

Bagi masyarakat di sana, kehadiran pemudik dapat menjelaskan situasi kemarahan yang terjadi di ibukota dan sekitarnya, pasca pilpres, khususnya tragedi berdarah 21-22 Mei kemarin. Kemampuan pemudik membaca situasi dan menganalisa mungkin dapat menambah khazanah dan ilmu bagi masyarakat di sana. Sebab, fakta situasi kemarahan di Jakarta lebih dekat kepada pemudik.

Pemudik dan masyarakat di sana juga dapat mulai mendiskusikan realitas yang selama pilpres ditunda, yakni harga-harga kebutuhan pokok,  transportasi, listrik dan lain sebagainya. Mahalnya tiket mudik saat ini, khususnya angkutan udara, dilakukan karena "adjustment" terpaksa dilakukan.

Pemerintah ternyata memberlakukan pajak 10 persen untuk semua rangkaian biaya angkutan udara dan pengusaha semua menerapkan harga batas atas. Beberapa ruas tol juga sudah dinaikkan. Sebentar lagi BBM dan listrik harus disesuaikan, karena pemasukan pemerintah semakin seret (bayar THR pegawai negeri,  menurut mantan Menkeu Fuad Bawazier, dilakukan dengan uang utang), serta perekonomian semakin suram, antara lain utang negara yang terus menggunung.

Interaksi sosial dalam mudik kali ini tentunya dapat mendorong adanya suatu kesadaran bersama tentang situasi ke depan jika kepemimpinan nasional jatuh lagi ke tangan Jokowi.

Kesadaran ini bisa berupa  adanya realitas ketegangan di masyarakat yang terkonfirmasi dan mungkin akan lebih buruk  atau kesadaran bersama mencari alternatif kebersamaan bangsa dalam kepemimpinan baru yang lebih baik dan damai.

Penutup


Analisa mudik kali ini harus meletakkan hilangnya sekat kota vs desa, karena pengertian itu melemah di jaman media sosial dan internet. Kedua,  isu pilpres dan kecurangannya dapat menjadi pusat isu baru yang menjadi topik peneguhan identitas diri.

Pencarian identitas diri dan spiritualitas di desa adalah model masa lalu, khususnya di Jawa, saat mudik. Sebaliknya, sekarang, peneguhan identitas adalah pengkonfirmasian keyakinan atas apa yang diperoleh pemudik selama di Jabotabek atau kota besar lainnya, yang dibenturkan dengan masyarakat di daerah asal.

Isu pilpres dan kekerasan politik tragedi 21-22 Mei akan menjadi bagian penting dalam isu di interaksi sosial mudik kali ini. Bagi kita yang mudik dan masuk dalam peristiwa/isu pilpres, maka peneguhan identitas dan pencarian spiritualitas terletak pada kemampuan kita meyakinkan masyarakat di sana bahwa bangsa kita dalam bahaya keretakan.

Seberapa mampu kita meyakinkan mereka, segitulah pencarian/peneguhan identitas/jati diri kita itu.

Penulis adalah Direktur Sabang Merauke Circle

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Jumat, 13 Maret 2026 | 01:05

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

UPDATE

Prediksi Mossad Gagal, Netanyahu Disebut Murka ke Direktur Intelijen

Senin, 23 Maret 2026 | 13:39

Kasus Andrie Yunus Bisa Diusut Timwas Intelijen DPR

Senin, 23 Maret 2026 | 13:23

Pengamat: Trump Inkonsisten Soal Selat Hormuz

Senin, 23 Maret 2026 | 13:09

Daftar Negara yang Terancam Bangkrut Akibat Perang Iran

Senin, 23 Maret 2026 | 12:53

Gebrakan Xiaomi SU7 2026: Ludes 15 Ribu Unit dalam 34 Menit, Daya Jelajah Tembus 900 Km!

Senin, 23 Maret 2026 | 12:37

H+2 Lebaran, Emas Antam Turun Rp50 Ribu

Senin, 23 Maret 2026 | 12:35

WFH Jangan Ganggu Kinerja Perusahaan, DPR Minta Pemerintah Hati-hati

Senin, 23 Maret 2026 | 12:31

124 Perusahaan Truk Kena Sanksi Saat Lebaran, Mayoritas Pelanggaran ODOL

Senin, 23 Maret 2026 | 12:08

Menhub Siapkan Strategi Khusus Amankan Arus Balik Lebaran 1447 H Lintas Sumatra-Jawa

Senin, 23 Maret 2026 | 11:27

DJP: Aktivasi Akun Coretax Tembus 16,6 Juta, Lapor SPT Tahunan Capai 8,7 Juta

Senin, 23 Maret 2026 | 11:03

Selengkapnya