Berita

Tersangka kerusuhan 22 Mei/Net

Hukum

AKSI 22 MEI

Polisi Didesak Buka Data Korban Dan Segera Adili Pelaku Kekerasan

JUMAT, 31 MEI 2019 | 13:10 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tim Advokasi Korban Tragedi Pemilu 21-22 Mei 2019 Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) mendesak pihak kepolisian untuk segera memproses hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa.

"Mendesak pihak kepolisian untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan terkait hasil pemeriksaan terhadap jenazah (otopsi) dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada keluarga korban dan atau kuasanya untuk mendapatkan salinan hasil pemeriksaan (otopsi) terhadap korban meninggal," ucap Koordinator Tim Advokasi Korban Tragedi Pemilu 21-22 Mei 2019 KA KAMMI, Slamet Hasan kepada redakis, Jumat (31/5).

Selain itu, Slamet juga mendesak pihak kepolisian untuk segera memproses hukum terhadap pelaku yang terlibat kekerasan terhadap massa aksi 21, 22 dan 23 Mei 2019.


"Mendesak pihak kepolisian untuk segera dan serius memproses secara hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam peristiwa meninggalnya korban," tegasnya.

Mereka juga mendesak pihak-pihak yang terkait dengan peradilan untuk membawa kasus kematian korban ke proses hukum selanjutnya dalam sebuah peradilan yang terbuka dan adil.

"Apabila ada bukti-bukti yang cukup terjadinya pelanggaran HAM berat, maka mendesak untuk dilakukan proses peradilan HAM secara terbuka, imparsial dan adil," lanjutnya.

Selain itu, Slamet juga mendesak kepada negara untuk bertanggungjawab terhadap korban yang mengalami luka-luka.

"Negara harus untuk bertanggung jawab atas seluruh biaya perawatan yang timbul karena itu dan menjamin korban kembali kepada keluarganya secara selamat dan sehat," paparnya.

Terakhir, lanjut Slamet, KA KAMMI mendesak kepada pihak rumah sakit dan pihak terkait untuk memberikan informasi yang terbuka, transparan dan cepat terkait dengan identitas siapa yang mengalami luka-luka dan dirawat di mana kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya