Berita

Foto: Net

Nusantara

Fraksi PKS Setuju Tarif MRT Berlaku Normal

SENIN, 13 MEI 2019 | 15:53 WIB | LAPORAN:

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta setuju tarif Moda Raya Terpadu (MRT) kembali normal dengan menghapus potongan 50 persen.

Tarif normal itu sudah mulai diberlakukan per hari ini (Senin, 13/5).

Awal-awal beroperasi, PKS paling getol menyuarakan transportasi berbasi rel ini tak dipungut biaya alias gratis bagi warga DKI Jakarta.


Bagi Fraksi PKS, tidak masalah jika sekarang tarif MRT berlaku normal.

"Pertama kan sudah digratiskan, kemudian separuh harga diskon 50 persen kemudian sekarang sudah kembali normal. Jadi itu menjadi sekaligus menjadi evaluasi di lapangan artinya kan itu bisa terukur kalau gratis full, kalau 50 persen yang naik sekian itu kan per hari bisa kita lihat," kata Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurahman Suhaimi saat dihubungi.

Ia memperkirakan dalam tiga bulan ke depan, setelah diberlakukan tarif normal ini, baru diketahui seberapa besar minat warga.

"Tiga bulan kemudian sudah mulai kelihatanlah. Itu bisa menjadi bahan studi.Jadi kalau menurut saya dikembalikan ke tarif normal sih tidak apa-apa untuk mengukur perbandingan menentukan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan yang sudah ditentukan," paparnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya