Berita

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Refdi Andri/RMOL

Nusantara

Polri Bakal Terapkan One Way Saat Arus Mudik 2019

SELASA, 07 MEI 2019 | 18:26 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

RMOL. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Refdi Andri mengatakan kebijakan satu arah atau one way kemungkinan akan diterapkan jika terjadi kepadatan di ruas jalan tol saat mudik nanti. Kebijakan ini dirasa paling tepat setelah melakukan koordinasi dengan instansi lainnya.

"Pemerintah sudah melakukan perbaikan dibarengi dengan animo masyarakat bagaimana langkah tepat kita melakukan evaluasi. Yang paling tepat saat ini kita lakukan one way pada tanggal tertentu, hari tertentu atau jam-jam tertentu pada ruas tertentu, baik saat mudik maupun balik," kata Refdi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/5).

Mantan Karo Provos Mabes Polri ini menjelaskan, one way akan diterapkan pada KM 25 Cibitung hingga KM 262 Brebes Barat. Sementara arus balik one way akan diterapkan mulai KM 189 Palimanan hingga KM 29 atau KM 25.


"Perkiraan waktunya tanggal 31 Mei, 1 dan 2 Juni. Puncak mudik H-3 dan H-4. Mudah-mudahan kita mengusulkan tanggal 31 Mei yang belum diliburkan jadi cuti bersama. Demikian pada saat arus balik tanggal 9, 8 dan 7 mudah-mudahan kita terapkan," jelasnya.

Refdi menuturkan, wacana one way dipilih setelah rapat koordinasi dengan instansi terkait. Beberapa alternatif yang diusulkan untuk mengurai kepadatan yaitu diberlakukan sistem ganjil genap.

"Memang ada wacana (ganjil genap). Pergerakan normal lalu ada juga contra flow. Ganjil genap itu perlu kerja keras. Justru itu kita paparkan dengan Kapolri dan instansi lain setuju dengan one way itu. Pantura dan selatan bisa kita perkuat," ujarnya.

Ia pun mengimbau kepada para pemudik untuk menyiapkan diri dengan baik jika hendak mudik. Adapun yang disiapkan yaitu kesehatan pengemudi dan kendaraan. Kemudian patuhi aturan yang ada di jalan dan mengisi bahan bakar yang cukup. Tak lupa juga pemudik diminta perhatikan uang elektronik untuk memasuki tol.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya