Berita

Ilustrasi PNS Terlambat/Net

Nusantara

Puasa Hari Pertama, PNS Balaikota Terlambat

SENIN, 06 MEI 2019 | 10:37 WIB | LAPORAN:

Hari pertama memasuki bulan suci Ramadan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta beberapa masih ada yang terlambat masuk kerja.

"Terlambatnya enggak terlalu banyak, enggak signifikan, normal lah enggak ada alasan puasa malas," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Chaidir saat dihubungi wartawan, Senin (6/5).

Ia melanjutkan, jam kerja PNS DKI Jakarta di bagian administrasi mulai bekerja pada pukul 07.00 WIB hingga 14.00 WIB selama Senin hingga Kamis sedangkan di hari Jumat mulai pukul 07.00 WIB hingga 14.30 WIB.


"Masuk normal, bagus semua eggak ada yang berhalangan. Bagi unit yang memberi pelayanan langsung berlaku jam normal dan diberikan kewenangan untuk mengikuti jam kerja pada bulan Ramadan dengan memberikan tugas piket kepada petugas yang memberi pelayanan. Jadi pelayanan tetap berjalan normal," lanjutnya.

Diketahui, PNS Pemprov DKI tidak memiliki kegiatan khusus pada hari pertama puasa. Namun pihaknya terus mengingatkan bila ada pegawai yang terlambat dan berhalangan masuk kerja tanpa alasan secara berturut-turut, maka ada sanksi disiplin yang menanti.

"Ada (sanksi). Kalau mereka secara normatif telat berturut-turut, kemudian hampir dihitung kumulatifnya telatnya seolah-olah tidak masuk lebih dari tiga hari, itu kena hukuman disiplin, PP 53," tambahnya.

Keputusan ini diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1348 Tahun 2016 tentang Pengaturan Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2016 M/1437 H yang ditandatangi Gubernur DKI Jakarta terdahulu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya