Berita

Gus A’am (tiga dari kiri)/RMOL Jatim

Nusantara

Gus Aam Tantang KPU Dan Bawaslu Bersumpah Mubahalah

JUMAT, 03 MEI 2019 | 21:34 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) mendapat tantangan dari cucu pendidi Nahdatul Ulama (NU) KH Solachul Am Wahib Wahab. Berani tidak bersumpah muhabalah bahwa tidak ada kecurangan selama proses Pemilihan Presiden 2019.

Tantangan ini disampaikan pria yang biasa disapa Gus A’am itu, Jumat (3/5).  

"Mubahalah itu yang kita inginkan ke KPU dan Bawaslu. Kita akan minta sebelum lakukan penghitungan, mereka mubahalah. Pihak kita melakukan itu, KPU melakukan itu, Bawaslu melakukan itu," ujar Sekretaris Dewan Pembina Badan Pemenangan Provinsi Prabowo-Sandi di Jawa Timur itu di kantor BPP Prabowo-Sandi Jatim, Jumat (3/5).


Gus Aam mengatakan, BPP Prabowo-Sandi Jatim dan Kabupaten/Kota juga akan bersumpah mubahalah. Mereka yakin tidak melakukan kecurangan selama masa pencoblosan.

"Ya mereka juga mubahalah, orang yang melakukan juga harus mubahalah. Nanti yang semua kabupaten kita minta mulai melakukan itu," katanya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat, BPP Prabowo Sandi Jatim akan melakukan sosialisasi agar Kabupaten/Kota menggelar sumpah mubahalah. Dalam waktu dekat, sumpah mubahalah akan dilakukan BPP Jatim dan Kota Surabaya.

"Sebenarnya keputusan sudah ada, hanya tinggal kita mensosialisasikan ke masing-masing kabupaten. Kemarin kita minta di Sampang tapi kita tidak tahu bagaimana. Masalahnya orang KPU tidak mau. Ada penolakan," tambahnya.

Gus Aam mengatakan, sumpah mubahalah akan digelar bersama ulama yang mengerti proses tersebut. Sumpah tersebut akan membawa dampak yang dahsyat bagi orang yang bersumpah tetapi melakukan kecurangan.

"Kita akan menemukan yang benar yang mana. Karena kalau dilakukan dengan Syariat Islam, pengaruhnya besar. Pasti. Terutama kalau resiko tergantung kesepakatannya apa. Kalau tidak akan dilaknatkanNya. Tergantung kesepakatan yang diucapkan apa," imbuhnya.

Gus Aam mengatakan, sumpah muhabalah dapat menjadi alat ukur secara syariah.

"Kemarin itu kita sudah sampaikan, termasuk saat ijtima ulama. Jadi memang ini salah satu cara alat ukur kita bahwa kita ini benar. Kalau mereka benar ayo disumpah. Ini alat ukur syari’i," pungkasnya, seperti dilansir RMOL Jatim.  

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya