Berita

Gus A’am (tiga dari kiri)/RMOL Jatim

Nusantara

Gus Aam Tantang KPU Dan Bawaslu Bersumpah Mubahalah

JUMAT, 03 MEI 2019 | 21:34 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) mendapat tantangan dari cucu pendidi Nahdatul Ulama (NU) KH Solachul Am Wahib Wahab. Berani tidak bersumpah muhabalah bahwa tidak ada kecurangan selama proses Pemilihan Presiden 2019.

Tantangan ini disampaikan pria yang biasa disapa Gus A’am itu, Jumat (3/5).  

"Mubahalah itu yang kita inginkan ke KPU dan Bawaslu. Kita akan minta sebelum lakukan penghitungan, mereka mubahalah. Pihak kita melakukan itu, KPU melakukan itu, Bawaslu melakukan itu," ujar Sekretaris Dewan Pembina Badan Pemenangan Provinsi Prabowo-Sandi di Jawa Timur itu di kantor BPP Prabowo-Sandi Jatim, Jumat (3/5).


Gus Aam mengatakan, BPP Prabowo-Sandi Jatim dan Kabupaten/Kota juga akan bersumpah mubahalah. Mereka yakin tidak melakukan kecurangan selama masa pencoblosan.

"Ya mereka juga mubahalah, orang yang melakukan juga harus mubahalah. Nanti yang semua kabupaten kita minta mulai melakukan itu," katanya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat, BPP Prabowo Sandi Jatim akan melakukan sosialisasi agar Kabupaten/Kota menggelar sumpah mubahalah. Dalam waktu dekat, sumpah mubahalah akan dilakukan BPP Jatim dan Kota Surabaya.

"Sebenarnya keputusan sudah ada, hanya tinggal kita mensosialisasikan ke masing-masing kabupaten. Kemarin kita minta di Sampang tapi kita tidak tahu bagaimana. Masalahnya orang KPU tidak mau. Ada penolakan," tambahnya.

Gus Aam mengatakan, sumpah mubahalah akan digelar bersama ulama yang mengerti proses tersebut. Sumpah tersebut akan membawa dampak yang dahsyat bagi orang yang bersumpah tetapi melakukan kecurangan.

"Kita akan menemukan yang benar yang mana. Karena kalau dilakukan dengan Syariat Islam, pengaruhnya besar. Pasti. Terutama kalau resiko tergantung kesepakatannya apa. Kalau tidak akan dilaknatkanNya. Tergantung kesepakatan yang diucapkan apa," imbuhnya.

Gus Aam mengatakan, sumpah muhabalah dapat menjadi alat ukur secara syariah.

"Kemarin itu kita sudah sampaikan, termasuk saat ijtima ulama. Jadi memang ini salah satu cara alat ukur kita bahwa kita ini benar. Kalau mereka benar ayo disumpah. Ini alat ukur syari’i," pungkasnya, seperti dilansir RMOL Jatim.  

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya