Keberhasilan tujuan Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan praktisi, serta organisasi masyarakat dan media massa.
Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan yang juga Kepala Sekretariat Nasional SDGs Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, selain kebijakan pemerintah pusat, keberhasilan tujuan SDGs membutuhkan peran besar dari pemerintah daerah.
"Peran strategis pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs sangat penting untuk memastikan implementasi pelayanan publik dan indikator SDGs berjalan baik di tingkat lokal," ungkap Amalia di acara Lokakarya Kajian Kapasitas Yurisdiksi Sub-Nasional dalam Pencapaian SDGs di Jakarta.
Lokakarya ini diselenggarakan Ford Foundation melalui
Indonesian International Education Foundation (IIEF) dan
Urban and Regional Development Institute (URDI).
Ia melanjutkan, salah satu keterlibatan daerah adalah dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs oleh gubernur yang melibatkan walikota dan bupati sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Menurut Amalia, saat ini ada 19 provinsi yang telah memiliki RAD. Meski begitu, bukan berarti berarti provinsi yang lain tidak berkomitmen.
Nyoto Suwignyo, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Ditjen Bangda, Kemendagri mengungkapkan, sebagai pembina kepala daerah pihaknya terus melakukan komunikasi politik sehingga setiap kepala daerah dapat memahami tujuan SDGs dan wajib memasukkan SDGs di dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
Direktur Eksekutif URDI Ivo Setiono menyebutkan kapasitas yurisdiksi sub-nasional khususnya pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai pencapaian indikator semata, melainkan salah satu bentuk upaya untuk memastikan keamanan ruang hidup, daya pulih produksi dan konsumsi masyarakat serta keberlanjutan fungsi ekologi.
"Kajian yang kami lakukan di tiga daerah yakni Kulon Progo, Banyuwangi dan Kota Banjarmasin ini bertujuan menelaah sejauh mana peranan dan pencapaian SDGs di daerah-daerah, sekaligus memberi rekomendasi pengembangan kapasitas yurisdiksi ke depan sebagai langkah strategis bagu pencapaian SDGs secara efektif dan kredibel," ujar Ivo.
