Berita

Sarbumusi NU menggelar istighosah/RMOL

Nusantara

Sabarmusi NU Pilih Istighosah Untuk Peringati May Day

RABU, 01 MEI 2019 | 23:01 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

RMOL. Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia Nahdlatul Ulama (Sarbumusi NU) menggelar istighosah dan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.

Dalam kesempatan itu, Sarbumusi NU menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pengusaha yang kerap mengabaikan amanat Undang-Undang yang berimbas pada nasib para buruh.

Presiden Sarbumusi NU, Syaiful Bahri Anshori mengatakan, pihaknya meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib para buruh di era ekonomi digital seperti saat ini. Karenanya, Sarbumusi NU mendesak pemerintah untuk segera merevisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.


"Kami meminta kepada Presiden RI dan DPR RI untuk segera melakukan sentralisasi Kemenaker merevisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan memasukan pasal-pasal yang telah di judicial review di MK dengan kondisi pekerja di era ekonomi digital," kata Syaiful dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/5).

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta pemerintah untuk melibatkan kaum buruh dalam hal politik anggaran kedepannya. Sebab, sejauh pengamatannya kaum buruh tidak pernah dilibatkan dalam politik anggaran ketenagakerjaan.

"Kami berharap pemerintah memprioritaskan buruh/pekerja dalam politik anggaran pemerintah 5 tahun ke depan untuk meningkatkan kapasitas buruh/pekerja, sejalan dengan ikhtiar kepemimpinan Jokowi untuk menitikberatkan penguatan SDM dalam 5 tahun ke depan," tuturnya.

Sementara, Sekjend Sarbumusi NU Eko Darwanto juga mendesak pemerintah untuk mengambil sikap dan terlibat secara langsung dalam program asuransi untuk pegangguran atau pensiunan buruh.

"Kami mendorong agar pemerintah juga kontribusi ikut iuran untuk program asuransi pengangguran (unemployment insurance) yang sekarang dikemas dengan SDF (skill development fund) yang masih dibiayai oleh daop BPJS Ketenagakerjaan, yang diinisiasi oleh Kemnaker RI," demikian Eko.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya