Berita

Foto:RMOL

Politik

Sekjen GDR: Jangan Sampai Ada Rakyat Prabowo Dan Rakyat Jokowi

RABU, 01 MEI 2019 | 09:39 WIB | LAPORAN:

. Indonesia pasca Pemilu serentak 2019 semakin tidak terarah dan tidak sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara yang telah disepakati oleh pendiri bangsa.

Hal itu terbukti dengan banyaknya gesekan antar dua pendukung di Pilpes, yang justru jauh dari nilai-nilai persatuan.

Sekretaris Jenderal Gerakan Daulat Rakyat (GDR), Eki Edysagirsang bersama dengan aktivis lintas generasi sepakat bila keadaan saat ini tidak bisa dibiarkan.


"Kami melihat makin retaknya kehidupan berbangsa dan bernegara. Polarisasi terjadi karena kepentingan politik. Demokrasi yang berjalan juga tidak membuat suasana politik Indonesia seperti menandakan adanya harapan akan munculnya regenerasi kepemimpinan yang lebih baik, tidak," ujar Eki di kawasan Tebet Timur Raya, Jakarta Selatan, Selasa malam (30/4).

Parahnya, lanjut Eki, pihaknya melihat situasi ini semakin buruk ketika ada rakyat yang terpecah belah yakni pro Jokowi dan pro Prabowo.

Menurutnya, di sinilah pemerintah harus secara masif melakukan tindakan agar tidak terjadi permusuhan dan perpecahan.

"Saat ini semakin terpolarisasinya kekuatan masyarakat, kita tak mau lagi nanti ada yang namanya rakyat Prabowo ada rakyat Jokowi. Ini terjadi karena apa? Karena manajemen kepemimpinan yang tidak benar yang dilakukan oleh rezim hari ini," tandasnya.

Seteleh pertemuan tadi malam, Gerakan Daulat Rakyat akan bergerak cepat untuk menyatakan sikap dan akan disampaikan pada Jumat mendatang (3/5).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya