Usulan pemilu ulang ramai diperbincangkan setelah maraknya dugaan kecurangan baik yang ditemukan oleh pendukung pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin, maupun pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Namun bagi Pengamat Politik dan Peneliti dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, pemilu ulang sangat tidak mungkin untuk dilakukan, terkecuali masif dan dapat dibuktikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Kalau pemilu ulang enggak mungkin, enggak rasional, tidak ada basis argumen yang bisa memperkuat kalau akan terjadi pemilu ulang, pemilu ulang itu ya kalau terjadi kecurangan cukup masif di mana-mana dan bisa dibuktikan oleh Bawaslu," ungkap Adi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).
Dinilai Adi, saat ini kecurangan pemilu memang terjadi di mana-mana akan tetapi potensi diadakan pemilu ulang sangatlah kecil, sehingga tidak mungkin dilakukan, terlebih dengan berbagai risiko yang harus dihadapi.
"Nah problemnya tidak ada kecurangan seperti itu, mungkin banyak kecurangan di mana-mana, tapi tidak representatif untuk melakukan pemilu ulang, pemilu ulang itu butuh ongkos butuh biaya yang gak murah, karena harus memulai tahapan pemilu kan, verifikasi parpol, setelah itu mereka harus punya 20 persen ambang batas presiden untuk bisa mengusulkan, nanti ada masa kampanye, ada debat wah panjang sekali," tuturnya.
Yang paling memungkinkan, kata Adi adalah diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), untuk wilayah yang terindikasi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di beberapa wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terindikasi kecurangan.
"Yang memungkinkan adalah Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagi wilayah bagi tempat yang terindikasi memang terjadi kecurangan secara sistematis, terstruktur dan massif, kan banyak tuh TPS-TPS yang melakukan pemilu ulang karena ada indikasi kecurangan dan itu direkomendasikan oleh bawaslu untuk melakukan PSU," tuturnya.
Seperti halnya PSU yang dilakukan di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada pun di Madura, itupun kata dia, TPS di wilayah tersebut jumlahnya tidak terlampau signifikan dibandingkan dengan jumlah TPS secara nasional hingga 800 ribu.
"Paling mungkin adalah hanya PSU untuk wilayah atau TPS-TPS yang terindikasi kecurangan ada penggelumbungan dan sebagai macamnya. Itu saja paling mungkin," paparnya.
Dengan ini kata Adi, PSU bisa menjadi solusi dari adanya indikasi kecurangan TSM daripada harus melakukan pemilu ulang.
"PSU ini sebenarnya satu nahkoda dalam penilu ini sehingga hitung cepat ya, atau hitung manual KPU akan terhambat karena banyak daerah harus melakukan pemilu ulang, gak mungkin pemilu ini harus pemilu ulang tapi yang paking mungkin adalah PSU, yang terindikasi kecurangan TSM, itu aja," tandasnya.
