Berita

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah/RMOL

Politik

Kritik Jokowi, Fahri Hamzah: Bikin 1 Kabupaten Saja Gak Punya Uang, Dasar Esemka!

SELASA, 30 APRIL 2019 | 21:55 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyindir rencana Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke daerah luar pulau Jawa.

Melalui cuitan di akun Twitternya, Fahri mengingatkan bahwa sejak Jokowi berkuasa 2014 lalu pernah menghentikan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan alasan tak ada dana.

“Zaman Pak Jokowi dan Pak JK, pemerintah menghentikan pemekaran DOB (daerah otonomi baru) alasan enggak punya uang," kata Fahri, Selasa (30/4).


Dengan alasan tersebut, ia pun tak habis pikir dengan rencana Jokowi yang hendak memindahkan Ibukota.

Sebab, pemindahan Ibukota dianggap membutuhkan dana yang tak sedikit.

"Bikin 1 kabupaten aja enggak punya uang, ini mau bikin Ibukota. Dasar Esemka,” imbuhnya.

Berdasarkan analisa Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), butuh setidaknya Rp 466 triliun untuk mewujudkan hasrat calon presiden petahana itu.

Bappenas pun sebelumnya pernah mengungkapkan dua skema yang diusulkan dalam pemindahan Ibukota. Yakni skema rightsizing dengan biaya yang diperlukan sekitar Rp 323 triliun. Sedangkan skema non-rightsizing membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun.

Uang sebanyak itu diperlukan untuk biaya pembangunan Ibukota baru seluas 40 ribu hektare.

Populer

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya