Rachma: Kematian Petugas KPPS Bikin Daftar Kekacauan Pemilu Semakin Panjang

Kematian lebih dari 300 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus disikapi dengan serius.

Pemerintah berkewajiban menyampaikan penjelasan yang utuh agar kasus ini tidak berkembang ke arah yang negatif.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri, dalam perbincangan dengan redaksi, beberapa saat lalu (Selasa, 30/4).

"Rasanya dalam sejarah pemilu kita baru sekarang ini ada petugas pemungutan suara yang meninggal. Dalam jumlah besar pula. Sementara pemerintah tampaknya tidak peduli, kecuali hanya mengumumkan penambahan jumlah petugas yang meninggal dunia," ujar Rachma.

Menurut Rachma, kasus kematian petugas KPPS ini menambah panjang daftar kekacauan pelaksanaan pemilu yang lalu.

Dia juga mengatakan, kekacauan pelaksanaan pemilu sudah terjadi jauh hari sebelum hari pemberian suara tanggal 17 April.

Pada tahap awal, ada persoalan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah. Diikuti keputusan memberikan hak memilih kepada orang dengan gangguan mental yang jumlahnya sekitar 14 juta jiwa.

Pada tahap selanjutnya, persoalan yang terjadi berupa distribusi logistik pemilu yang tidak beres di banyak tempat.

"Banyak laporan kecurangan di TPS dan tempat penyimpanan kotak suara berupa foto dan rekaman video yang beredar di tengah masyarakat," ujar dia.

Dengan berbagai kekacauan ini, sambung Rachma, wajar bila publik meragukan hasil quick count.

"Kekacauan yang terstruktur, sistematis, massif dan brutal ini bisa membahayakan legitimasi pemerintah hasil pilpres," demikian Rachma.