Bambang Brodjonegoro/RMOL
Beban Jakarta sudah terlalu berat dilihat dari berbagai persoalan kompleks yang dihadapi saat ini mulai kemacetan, banjir, permukiman kumuh, penyediaan air bersih, hingga kesehatan yang memadai.
Inilah menjadi alasan utama pemindahan ibukota negara.
"Kita rasakan sebagai warga Jakarta terutama adalah luar biasanya kemacetan, yang jelas tidak semata-mata hanya menyalahkan sistem transportasi massalnya masih kurang memadai," ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat, Senin (30/4).
Berdasarkan kajian Bappenas, papar Bambang, pemindahan memang perlu dilakukan dengan banyak alasan. Salah satunya, jumlah penduduk Jakarta saat ini yang sudah terlalu padat.
Data yang dimilikinya, jumlah penduduk yang ber-KTP Jakarta saat ini 10,2 juta jiwa.
Bambang mengatakan, beban penduduk Jakarta yang besar tersebut telah memicu masalah lain.
"Jalan hanya 6,2 persen dari luas wilayah, idealnya dari suatu kota kalau tidak mau terlalu macet itu perlu 15 persen luas jalannya termasuk luas wilayah, Jakarta cuma 6 persen," tuturnya.
Selain masalah penduduk, kata dia, Jakarta merupakan kota terburuk keempat dari 390 kota yang disurvei tahun 2017 untuk kondisi lalu lintas saat jam sibuk.
Commuting time yang mengacu pada pengalaman masyarakat individu Jakarta rata-rata dua hingga tiga jam per perjalanan atau satu arah.
"Sehingga kalau kita hitung
commuting time dalam satu hari, itu bisa mencapai empat sampai lima jam, dan ini sangat tidak manusiawi untuk penduduk di kota Jakarta," paparnya.
Warga Jakarta juga tidak efisien memiliki mobil balap karena kecepatan dalam waktu jam sibuk hanya 16 kilometer (km) per jam.
"Kalau Anda punya mobil balap di Jakarta lupakan, karena kecepatan di peak hour itu cuma 16 km per jam. Jadi percuma punya Ferarri kalau cuma jalan cuma 16 km per jam, intinya membutuhkan perhatian dan perbaikan yang luar biasa," paparnya.
Menurut Bambang, rencana pemindahan ibukota yang saat ini kembali digodok pemerintah tidaklah mudah dan membutuhkan waktu cukup lama. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengajukan Rp 570 triliun untuk memperbaharui transportasi.
"Tapi ya tadi, itu butuh waktu mungkin sampai waktu 10 tahun, dan 10 tahun lagi penduduk Jakarta tidak lagi 10,3 juta, apalagi Jabotabeknya, penduduknya sudah naik juga menjadi lebih besar," tandasnya.
