Berita

Ferdinand Hutahaean/Net

Politik

Ferdinand Hutahaean: Mahfud MD Tak Paham Pancasila Jika Tidak Segera Minta Maaf

SENIN, 29 APRIL 2019 | 18:40 WIB

Pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD soal provinsi yang dimenangkan oleh Paslon 02 sebagai daerah yang dulunya berkategori garis keras masih menuai kecaman.

Sejumlah pihak mendesak Mahfud MD untuk segera minta maaf dan menarik pernyataannya tersebut. Meskipun, Mantan Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid itu telah mengklarifikasi makna dari pernyataannya di salah satu stasiun televisi itu.

Salah satu desakan agar Mahfud minta datang dari Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. Ia menilai Mahfud tak paham Pancasila karena telah melontarkan kelimat yang memecah belah bangsa.


"Apakah sudah ada tanda-tanda Mahfud minta maaf? Jika tidak juga, saya menyatakan bahwa Mahfud tidak paham Pancasila meski dirinya sebagai anggota BPIP," tulis Ferdinand di akun Twitter pribadinya, @FerdinandHaean2, Senin (29/4).

Diketahui, Mahfud adalah salah satu anggota BPIP, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Ferdinand menambahkan, Pancasila memiliki tujuan untuk mempersatukan, sementara orang yang berpotensi memecah belah bangsa artinya tidak paham dengan Pancasila.

"Yang paham Pancasila akan menjauhi hal-hal yang berpotensi mengakibatkan disintegrasi atau perpecahan," pungkas Jurubicara BPN Prabowo-Sandi ini.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya