Berita

BPN Prabowo-Sandi/Net

Politik

PILPRES 2019

Tim Relawan IT BPN Prabowo-Sandi Temukan 9.440 Kesalahan Situng KPU

SENIN, 29 APRIL 2019 | 16:36 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Tim Relawan Informatika dan Teknologi (IT) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menemukan 9.440 kesalahan input di apikasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) KPU.

Temuan itu diperoleh dari hasil verifikasi manual di website Situng KPU dalam tiga hari terakhir (27-29 April 2019).

Tim telah meneliti 172.174 TPS dari 404.290 TPS yang sudah masuk ke web Situng KPU (42 persen). Dari total data TPS yang sudah diverifikasi ditemukan error sebanyak 6 persen.


"Dalam setiap hari kami menemukan lebih dari 1.000 kesalahan entry. Kesalahan itu meliputi selisih suara, jumlah pemilih melebihi DPT, dan jumlah suara sah tidak cocok dengan total suara," kata Koordinator Relawan IT BPN Mustofa Nahrawardaya, Senin (29/4).

Temuan kesalahan itu konsisten dalam tiga hari terakhir dan tidak ada perbaikan. Kesalahan terbesar berasal dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Di Jabar ditemukan kesalahan di sebanyak 764 TPS (8 persen), Jateng 706 TPS (7,4 persen) dan Jatim 385 (4 persen). Total kesalahannya mencapai 19,4 persen.

"Kami juga menemukan indikasi ada pola input dari daerah tertentu tinggi yang menguntungkan paslon 01 (Jokowi-Maruf), dan merugikan paslon 02 (Prabowo-Sandi). Polanya sangat baku dan konsisten. Ada yang sangat cepat, tapi ada yang sangat lambat. Ini sangat mencurigakan," tambah Mustofa seperti dalam keterangannya.

Menurutnya, angkanya sangat mirip dan konsisten dengan hasil quick count yang dipublikasikan oleh lembaga survei. "Kebetulan ini sangat tidak masuk akal," tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Jurubicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, kesalahan input yang dilakukan oleh KPU sangat serius.

"Melihat besarnya prosentase kesalahan input tuntutan untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) kejahatan pemilu dengan agenda utama audit forensik Situng KPU sangat mendesak," ujarnya.

Langkah tersebut, lanjut Dahnil, sangat diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi dari hal-hal teknis yang diragukan dan membuat sistem itu tidak dipercaya oleh publik.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Perdana sebagai Anggota Penuh, Prabowo Hadiri KTT BRICS di India

Sabtu, 12 September 2026 | 12:20

Serda Ahmad Muzammil Tewas, POMAU Periksa 4 Personel

Sabtu, 12 September 2026 | 12:06

Menteri Imipas Penuhi Janji, 82 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Sabtu, 12 September 2026 | 11:52

Kemendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi Ribuan Sekolah, Ini Kategorinya

Sabtu, 12 September 2026 | 11:37

Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Pasokan BBM ke SPBU Sulsel

Sabtu, 12 September 2026 | 11:28

Soal Life Jacket yang Ditemukan, Pemilik Kapal Buka Suara

Sabtu, 12 September 2026 | 11:10

Hari Pelanggan, Manfaat Perlindungan Kesehatan Tembus Rp1,1 Triliun

Sabtu, 12 September 2026 | 11:01

LRT Jabodebek Beroperasi Normal Usai Gempa M5,9 Guncang Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 10:50

Emas Antam Naik di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Segini

Sabtu, 12 September 2026 | 10:45

DPR Desak Usut Tuntas Penembakan Tiga Pegawai Pertanian Jayawijaya

Sabtu, 12 September 2026 | 10:28

Selengkapnya